Logo

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube, Komdigi Tuntut Penjelasan Metode Deteksi

Reporter:,Editor:

Jumat, 20 November 2026 06:30 UTC

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube, Komdigi Tuntut Penjelasan Metode Deteksi

Ilustrasi kebijakan penghapusan ribuan kanal yang dikaitkan dengan Indonesia. Foto: Pict-inet.

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google menjelaskan secara tertulis metode yang digunakan untuk mendeteksi dan menghapus 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026. Permintaan tersebut disampaikan setelah pertemuan dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada Kamis, 19 November 2026. 

Dalam keterangan resmi Jumat, 20 November 2026, Komdigi menyebut perwakilan kedua perusahaan mengakui bahwa buletin keamanan Google kuartal III 2026 belum dilengkapi penjelasan pendukung yang memadai. Pemerintah menilai keterbatasan informasi tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran, terutama mengenai alasan penutupan kanal serta hubungan jaringan yang ditindak dengan Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pemerintah membutuhkan informasi yang lebih terperinci agar keputusan moderasi platform dapat dipahami dan diuji.

“Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” ujar Mediodecci dalam keterangan resmi kementerian.

Permintaan itu mencakup metode identifikasi jaringan, tahapan pemeriksaan, keterlibatan sistem otomatis dan peninjau manusia, pengukuran akurasi, tingkat kesalahan deteksi, serta dasar pengelompokan konten. Google juga diminta menjelaskan bagaimana sebuah jaringan dapat dikaitkan dengan Indonesia, termasuk apakah operatornya benar-benar berada di dalam negeri.

Persoalan tersebut bermula dari Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diterbitkan Google pada 30 Oktober 2026. Dokumen itu mencatat penutupan 6.888 kanal pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September dalam sejumlah operasi yang dikaitkan dengan Indonesia.

Google menggambarkan jaringan tersebut sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia dengan kecenderungan mendukung pemerintah atau mengkritik pihak yang mengkritik pemerintah.

Namun, deskripsi mengenai kecenderungan politik konten tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dukungan terhadap pemerintah merupakan pelanggaran. Penindakan terhadap operasi pengaruh terkoordinasi perlu dibedakan dari pembatasan ekspresi politik yang sah.

Perbedaan ini menjadi penting karena sebuah pendapat dapat disampaikan oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa harus merupakan aktivitas manipulatif. Sebaliknya, jaringan yang menggunakan identitas tidak autentik, perilaku spam, atau koordinasi tersembunyi untuk menciptakan kesan dukungan publik dapat menimbulkan persoalan integritas informasi.

Dalam pertemuan dengan Komdigi, Google menyebut kebijakan spam YouTube sebagai salah satu dasar penindakan. Meski demikian, pemerintah masih meminta penjelasan mengenai indikator teknis yang menyebabkan ribuan kanal tersebut dikategorikan sebagai bagian dari operasi terkoordinasi.

Google dan YouTube menyampaikan bahwa penjelasan lanjutan memerlukan koordinasi dengan tim global yang menyusun buletin keamanan. Hingga keterangan Komdigi diterbitkan, belum diumumkan hasil klarifikasi tertulis yang menjawab seluruh pertanyaan tersebut.

Persoalan transparansi juga disoroti pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi. Dalam analisis yang diberitakan Katadata pada 19 November, ia mempertanyakan keterbatasan data publik mengenai identitas jaringan, contoh konten, indikator perilaku, dan dasar pengambilan keputusan Google.

Menurut analisis Drone Emprit atas buletin Google sejak akhir 2021, jumlah kumulatif kanal YouTube yang ditindak dalam operasi terkait Indonesia mencapai 27.516 hingga kuartal III 2026. Angka tersebut merupakan akumulasi sejumlah periode, bukan seluruhnya penghapusan baru pada kuartal terakhir.

Keterbatasan informasi juga memunculkan persoalan atribusi. Label operasi yang terkait Indonesia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh kanal dibuat, dibiayai, atau dikendalikan oleh lembaga pemerintah Indonesia. Kesimpulan mengenai pihak pengelola memerlukan bukti tambahan yang belum dipaparkan secara terbuka dalam buletin tersebut.

Di sisi lain, platform digital memiliki tanggung jawab mencegah penyalahgunaan sistem yang dapat mendistorsi percakapan publik. Penindakan terhadap jaringan manipulatif menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan informasi, sepanjang keputusan tersebut menggunakan parameter yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komdigi sebelumnya menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus dilindungi tanpa membedakan pandangan politik, baik bagi masyarakat yang mendukung pemerintah maupun yang mengkritiknya. Prinsip tersebut menempatkan transparansi penegakan aturan platform sebagai kepentingan publik, bukan semata persoalan teknis perusahaan.

Pemerintah juga meminta kemampuan deteksi jaringan terkoordinasi Google diterapkan terhadap akun yang mempromosikan perjudian daring dan menyebarkan pornografi. Permintaan ini memperluas pembahasan dari operasi pengaruh politik menuju konsistensi penanganan aktivitas digital yang dinilai merugikan masyarakat.

Kini, substansi persoalan terletak pada kemampuan Google menjelaskan bukti, parameter, dan prosedur penindakannya tanpa mengungkap informasi sensitif yang justru dapat dimanfaatkan pelaku manipulasi. Klarifikasi tersebut diperlukan untuk menilai apakah penghapusan ribuan kanal telah membedakan aktivitas terkoordinasi yang melanggar aturan dari ekspresi politik yang sah.