Jumat, 20 November 2026 04:00 UTC

Sidang paripurna DPRD Ponorogo Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Perubahan Keempat atas Propemperda Tahun 2026 dan Propemperda Kabupaten Ponorogo Tahun 2027. Foto: Satria/Jatimnet.
JATIMNET.COM, Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo melakukan perubahan terhadap agenda pembentukan peraturan daerah (perda).
Sebanyak tiga rancangan peraturan daerah (raperda) dicoret dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Alasannya, sejumlah persyaratan administrasi dan materi regulasinya belum siap.
Sebagai gantinya, sembilan raperda telah disiapkan untuk masuk dalam agenda legislasi tahun 2027.
Perubahan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Ponorogo yang membahas perubahan keempat Propemperda 2026 sekaligus penetapan Propemperda 2027, Kamis, 19 November 2026.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan bahwa penetapan Propemperda merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan kebijakan daerah.
Sesuai ketentuan, agenda pembentukan perda harus ditetapkan sebelum pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, penetapan Propemperda 2027 ditargetkan selesai sebelum pengesahan APBD 2027 yang dijadwalkan pada 25 November 2026.
"Sesuai ketentuan, Propemperda harus ditetapkan sebelum penetapan APBD. Tidak boleh setelah APBD baru menetapkan Propemperda," ujar Dwi.
Tiga Raperda yang dikeluarkan dari daftar legislasi 2026 meliputi perubahan keempat Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Kemudian, Raperda tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan serta Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Dwi menjelaskan, pencoretan ketiga raperda tersebut bukan tanpa pertimbangan. Selain sejumlah dokumen pendukung yang belum lengkap, terdapat materi regulasi yang masih membutuhkan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan di tingkat lebih tinggi.
Proses penyempurnaan juga memerlukan waktu karena harus melalui beberapa tahapan. Mulai dari penyusunan kertas kerja hingga penyesuaian terhadap hasil harmonisasi rancangan peraturan.
"Ada beberapa tahapan yang membutuhkan waktu, termasuk penyusunan kertas kerja dan penyesuaian hasil harmonisasi," jelasnya.
Di sisi lain, DPRD Ponorogo bersama pemerintah daerah telah menyiapkan sembilan raperda untuk masuk dalam Propemperda 2027.
Sejumlah regulasi yang menjadi prioritas di antaranya perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Desa, Rencana Pembangunan Industri, serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Salah satu rancangan yang mendapat perhatian khusus adalah perubahan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Seluruh fraksi di DPRD Ponorogo menghendaki agar materi regulasi tersebut dikaji dan dipertajam sebelum masuk pembahasan lebih lanjut.
Bahkan, muncul dorongan agar pembahasan Raperda tersebut dilakukan melalui pembentukan panitia khusus (pansus).
Langkah ini dinilai diperlukan untuk memastikan substansi aturan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
"Seluruh fraksi menghendaki draf Raperda dipertajam agar sesuai dengan peraturan di atasnya," tandas Dwi.
Dengan perubahan Propemperda tersebut, DPRD berharap pembentukan regulasi di Kabupaten Ponorogo dapat berjalan lebih terarah.
Pengalihan tiga raperda dari agenda 2026 juga diharapkan memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah untuk melengkapi dokumen dan menyempurnakan substansi regulasi.
Dengan demikian, sembilan raperda yang masuk dalam agenda 2027 nantinya dapat dibahas secara lebih matang.
Nantinya, produk hukum yang dihasilkan memiliki landasan kuat serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. (adv/inforial)
