JATIMNET.COM, Gresik - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) milik Kabupaten Gresik, Rabu 9 September 2020. Agenda tersebut dalam rangka sidak proses layanan yang diberikan kepada masyarakat, selain melihat langsung peninjauan juga diharapkan adanya kestabilan proses pelayanan ke masyarakat.

Sidak dilakukan Asisten Deputi koordınasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementrian PAN RB, Noviana Andriana didampingi Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto dan Sekertaris Daerah Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno.

Noviana mengaku pelayanan di MPP itu sudah masuk kategori layak, namun demikian dia berharap ada tambahan pelayanan Badan Usaha Milik Negara seperti PLN dan pelayanan Imigrasi.

"Tidak ada temuan dan sebatas koordinasi dengan Bapak Bupati, bagaimana MPP ini bisa semaksimal mungkin. Seperti untuk membah tenant atau pelayanan yang kurang saja. Serta menambah sistem IT untuk mengintegrasikan dengan semua pelayanan," terangnya.

BACA JUGA: MPP Gresik Berikan Kemudaan Pelaku UMKM Untuk IUMK

Menurutnya, MPP yang bernaung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Gresik sudah dalam kategori layak diresmikan, untuk itu komitmen yang diharapkan Kemenpan bisa berjalan dengan baik. 

Lebih jauh Noviana mengaku banyak sekali pengaruh dari representatif dengannadanya MPP ini, pengusaha bisa menghemat waktu dengan sekali jalan saat mengajukan pelayanan (perizinan) yang dibutuhkannya.

"Bisa saja ditambahi lagi pelayanan dari Kemenag, misalnya ada layanan nikah di MPP dan nanti bisa saja disaksikan Bapak Bupati," tukas Noviana yang juga didampingi Kepala Dinas PM PTSP Gresik, Mulyanto.

BACA JUGA: Layanan Pengurusan Dokumen hanya 15 Menit di MPP

Sementara Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto berjanjinakan melaksanakan arahan dari Kemenpan apa saja yang perlu ditambah, sebab menurutnya MPP Gresik ini hanya tinggal meningkatkan saja yang menjadi komitmen.

"Apa yang disampaikan ibu tadi sudah terukur dan layak, tinggal bagaimana kita melakukan peningkatan saja. Apa saja yang menjadi arahan dari Kemenpan pasti akan kami penuhi," pungkas Sambari.

Tidak hanya di Gresik, MPP serupa yang terdapat di Surabaya, Sidoarjo dan Banyuwangi menurut Kemenpan RB layak di resmikan, diketahui MPP Kabupaten Gresik terdapat 14 instansi dengan 19 counter front office dan sudah di soft launching,