JATIMNET.COM, Jember  – Ratusan massa Front Pembela Islam (FPI) dan Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumsi), organisasi buruh yang masih terafiliasi dengan ormas Nahdlatul Ulama yang tergabung dengan menamakan diri Aliansi Anak Bangsa (AAB) menggelar aksi di depan gedung DPRD setempat.

Aksi dilakukan dengan membentangkan poster dan spanduk itu menentang adanya pengesahan dua Rancangan Undang-undangan (RUU), yakni Omnibus Law dan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Sebab, massa aksi menilai dua RUU itu sangat merugikan rakyat.

Seperti RUU PIP (sebelumnya bernama RUU Haluan Ideologi Pancasila) itu bertentangan dengan akidah Islam. Hal ini massa aksi menilai hal itu bisa menjadikan mendorong kelompok tertentu yang ingin menghidupkan kembali komunisme.

“RUU PIP mengandung kalimat Ketuhanan yang Berkebudayaan, yang itu bertentangan dengan akidah Islam. Pancasila sudah final, sehingga yang ingin mengubahnya adalah PKI itu konyol," kata Bahrain Ali, salah satu orator yang berasal dari Front Pembela Islam (FPI) Jember, Senin 3 Agustus 2020.

BACA JUGA: Kembali Turun ke Jalan, Getol Suarakan Penolakan Omnibus Law di Gedung Grahadi

Sedangkan Omnibus Law atau yang juga disebut RUU Sapu Jagat itu juga ditentang karena diyakini hanya akan menguntungkan investor asing. “Ombibus Law sangat merugikan kami, kaum pekerja. Saat ini, PHK besar-besaran dan pemerintah tidak hadir di saat pandemi Covid-19,” ujar Umar Faruq, Ketua Sarbumsi Jember saat berorasi bersama FPI.

Tuntutan demonstran ini mendapat dukungan dari DPRD Jember. Pimpinan dan beberapa anggota DPRD Jember keluar dari gedung dan ikut bergabung ke dalam truk yang digunakan para demonstran untuk berorasi. Tuntutan tertulis dari demonstran AAB kemudian diteruskan oleh sekretariat DPRD Jember kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

“Kita sepenuhnya mendukung sikap bersama Aliansi Anak Bangsa (ABB) Jember ini. Kita akan sampaikan aspirasi AAB ke pemerintah pusat melalui faksimile,” ujar Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember kepada para demonstran melalui pengeras suara.