JATIMNET.COM, Probolinggo - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Republik Indonesia (RI) mengadakan sosialisasi dengan mengangkat tema " optimalisasi peran BPK dan DPR RI dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, digelar di salah satu ball room hotel di Kota Probolinggo, pada Jum'at 14 April 2023.

Sosialisasi dihadiri Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin berikut Forkopimda setempat, serta Ketua BPK perwakilan Jatim dan anggota DPR RI XI, Mukhamad Misbakhun sebagai pemateri.

Kepala Biro Humas dan kerjasama internasional lebih BPK, Ramdan Budiman mengatakan, BPK sesuai dengan konstitusi UUD 1945 merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara dan hasilnya, disampaikan kepada perwakilan rakyat yang nantinya ditindaklanjuti pemerintah pusat dan daerah.

Iya mencatatkan dalam pelaksanaan tugas bpk selalu siap mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan keuangan negara.

"Baik di pusat maupun di daerah, Kami harapkan dilaksanakan secara terbuka profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2004,"ujar Ramdan.

Ramdan menyebut, acara sosialisasi ditujukan guna menambah pemahaman fungsi pengawasan dan fungsi pelaksanaan masing-masing. Dengan harapan ada persamaan persepsi, ke depannya nanti tidak hanya sekedar pemeriksaan, namun ada manfaat sebesar-besarnya audit for public.

Sementara Walikota Hadi mengapresiasi langkah-langkah BPK, atas kerjasama dengan DPR RI menginisiasi acara tersebut. Di mana adanya giat tersebut, menjadi cara membangun pengetahuan dan persepsi bersama yang tepat tentang peran dan fungsi BPK.

"Tentunya dalam rangka memperkuat sistem keuangan negara, sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri untuk memeriksa keuangan di pusat dan daerah,"terang Wali Kota Hadi.

Lanjut Hadi, Pemkot Probolinggo saja meresmikan Satgas pencegahan korupsi, di mana hal tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah bebas dari hal yang bisa merugikan negara. Di samping itu, Pemkot Probolinggo telah mendapatkan opini wajah tanpa pengecualian 5 kali secara berturut-turut, dalam menciptakan iklim keuangan yang transparan.

"Kami meyakini suksesi dari penyelenggaraan pemerintah, berasal dari transparansi anggaran karena jika transparansi keuangan berjalan baik maka pemerintah bisa dikatakan sukses APBD Pasti tepat sasaran,"Hadi memungkasi, Hadi memungkasi.