JATIMNET.COM, Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mencanangkan program kependudukan Tondo Welas (Tanda Cinta). Dalam program ini, warga yang belum lengkap dokumen kependudukannya dan masuk dalam database Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK) akan langsung diurus pembuatan dokumennya.

Dalam layanan ini warga miskin akan diurus dan dibuatkan dokumen adminduknya, tanpa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.

"Dokumen kependudukan merupakan hal yang penting untuk melakukan intervensi program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, bedah rumah, bantuan alat usaha, beasiswa, dan lainnya, akan sulit diberikan apabila dokumen adminduk tidak lengkap," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di sela kegiatan Laju Desa (Layanan Jemput Bola bagi Warga Desa) di Desa Glagahagung dan Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Jumat sore, 7 Maret 2025.

BACA: Ramadan, Pemkab Banyuwangi Jemput Bola Buka Layanan Publik di Ujung Selatan Banyuwangi

"Jadi warga tidak perlu kemana-mana. Tanpa perlu pengajuan terlebih dahulu, petugas akan jemput bola datang ke rumah untuk dibuatkan dokumen kependudukannya. Nanti kalau sudah jadi juga diantar ke rumah. Karena bisa jadi, penerima tidak mengetahui, atau belum sempat karena masalah kesehatan atau berbagai hal lainnya untuk melengkapi dokumen adminduknya," kata Ipuk saat menyerahkan dokumen adminduk kepada sejumlah warga kurang mampu di lokasi tersebut.

Adminduk yang telah selesai dicetak akan didistribusikan langsung oleh petugas desa setempat kepada sasaran, seperti KTP, Kartu identitas anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK).

Menurut Ipuk, kelengkapan adminduk sangat diperlukan bagi setiap warga. Dengan memiliki dokumen lengkap, warga akan semakin mudah mengakses pelayanan publik, serta mendapatkan akses layanan sosial. Belum lagi berbagai program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Program ini juga dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden-Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang juga sangat membutuhkan dukungan data kependudukan yang valid dan lengkap," ujar Ipuk.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi Choiril Ustadi menjelaskan program ini menyasar seluruh warga kurang mampu yang masuk dalam UGDK dan tercatat belum memiliki dokumen adminduk yang lengkap.

BACA: Di Tengah Efisiensi, Pemkab Banyuwangi Tetap Perbaiki 518 Ruas Jalan

"Kita sinkronkan data di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan sejumlah OPD lain untuk memetakan dokumen apa saja yang belum di miliki masing-masing sasaran. Kemudian Dispenduk akan menerbitkan dokumen tersebut untuk selanjutnya didistribusikan lewat desa," katanya.

Program ini diharapkan bisa membuka akses warga miskin untuk mendapatkan layanan yang lebih berkualitas. "Misalnya, saat sakit dan harus dirawat di RS mereka tidak perlu khawatir mengurus keringanan karena semua dokumennya sudah lengkap," kata Ustadi.

Dia mengatakan pada pelaksanaan pertama ini sudah 1.289 dokumen yang terselesaikan, baik KK, KTP, KIA.

Program ini disambut gembira oleh warga. Salah satunya Katini, warga Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo. Wanita paruh baya yang hidup sebatang kara ini terharu saat mendapatkan KK dan akta kelahiran.

"Saya tidak bisa mengurus karena tidak ada yang mengantarkan. Terima kasih sekarang sudah dibuatkan," ujarnya.

Tondo Welas, Pemkab Banyuwangi Permudah Dokumen Kependudukan Warga Miskin

Berita Populer

Baca Juga