JATIMNET.COM, Surabaya - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Achmad Iskandar meminta pemerintah provinsi untuk kembali kewenangan jembatan timbang dan terminal tipe A. Politikus Partai Demokrat itu punya alasan menyarankan hal tersebut. Ia menilai, di bawah kewenangan pemerintah pusat kurang terkelola maksimal.

“Coba lihat ketika dikelola pusat seperti sekarang kondisinya tidak terurus. Saya mengambil contoh terminal Purabaya di Sidoarjo yang pengelolaannya ditarik pusat. Kondisinya kurang maksimal saat ini. Coba kalau ditarik lagi dikelola propinsi bisa lebih baik lagi,” ujarnya, Rabu 13 April 2022.

Belum lagi jembatan timbang yang menurutnya, saat ini kondisinya bangunannya mangkrak. Sejak ditarik kewenangan ke pemerintah pusat jembatan timbang belum beroperasi lagi.

“Sekarang ini jembatan timbang tidak berfungsi sama sekali. Pusat mengaku kesulitan untuk mengelolanya karena kekurangan personel. Alangkah baiknya kalau pengelolaannya dikembalikan ke daerah dimana daerah itu memiliki personel untuk menjalankan operasionalnya,” jelasnya.

Penarikan kembali pengelolaan jembatan timbang dan terminal tipe A tersebut bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim. Selain itu, pemanfaatannya juga bisa lebih maksimal.

“Kondisi jalan banyak yang rusak karena dilalui kendaraan besar. Ini merupakan dampak tidak adanya kontrol jembatan timbang. Tentunya juga kalau dikembalikan pengelolaannya bisa menekan jumlah jalan rusak di Jatim,” ungkapnya.

Achmad Iskandar menyebut, sudah waktunya pengelolaan terminal dan jembatan timbang dikembalikan ke daerah. “ Saya minta gubernur berkirim surat ke pusat atas sejumlah pertimbangan untuk pengembalian pengelolaan jembatan timbang dan terminal tipe A di Jatim,” tuturnya.

Sekadar diketahui, pengelolaan jembatan timbang dan sejumlah terminal yang naik tipe A kini tak lagi dikelola oleh pemerintah daerah baik propinsi. Pengelolaannya telah ditarik dan diserahkan langsung ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

DPRD Jatim Nilai Lebih Baik Jembatan Timbang dan Terminal Tipe A Diambil Pemprov