JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak masuk tahun pertama. Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur memberikan catatan atas satu tahun perjalanan Khofifah-Emil, dan perlu dievaluasi.

“Secara kinerja, kami melihat beberapa memang OPD sudah bagus. Tapi, ada yang salah satunya, jujur saja keterbukaannya kurang. Salah satunya keterbukaan dalam anggaran," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subianti dalam keterangan persnya, Senin 10 Januari 2020.

Ia berharap ke depan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih ditingkatkan baik lagi. Baik itu secara keterbukaan laporan anggaran maupun kinerjanya.

BACA JUGA: Khofifah Pernah Gagal Ikut Seleksi CPNS

Serta beberapa program perlu ada evaluasi. Seperti layanan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-tas) melalui APBD Jatim, dirinya menilai perlu ada tambahan anggaran.

"Bagaimanapun kita harus evaluasi lagi Tis-tas itu. Bila masih perlu ada tambahan, ya nanti dialokasikan pada penambahan di APBD yang akan datang," ungkapnya.

Politisi daerah pemilihan (dapil) Pacitan itu juga menyayangkan lambatnya informasi yang diterima Pemprov Jatim terkait pengurangan jatah pupuk bersubsidi. Seharusnya baik itu gubernur atau OPD bisa mengetahui sebelum diterapkan kebijakan pemotongan jatah pupuk oleh kementerian pertanian (kementan) tersebut.

"Harusnya Gubernur dengan OPD terkait sebelum pupuk subsidi dipangkas digulirkan itu lebih mendengar duluan sebelumnya. Ini kan sudah digulirkan, kita harus kesana lagi supaya tidak dijalankan," terangnya.

Fraksi Demokrat DPRD Jatim Sebut Pemerintahan Khofifah-Emil OPD Belum Transparan