JATIMNET.COM, Surabaya - Rumah sakit umum daerah (RSUD) diminta untuk tidak bergantung kepada APBD. Seperti yang dikatakan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, postur anggaran sedang mengalami pengetatan. Selain pengurangan Rp 1 triliun, ada belanja yang sangat strategis.

Salah satunya soal gaji pegawai. Setidaknya ada 9.600 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang membutuhkan pos anggaran baru. "Ini mengalami pengetatan yang luar biasa," kata Hikmah, Sabtu 13 Agustus 2022.

Politikus PKB itupun menekankan rumah sakit milik Pemprov Jatim, terutama yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membuat formula kemandirian. "Mereka kan BLUD, kami minta fokus mandiri terutama yang RSU tipe A, bukan berarti semua rumah sakit," katanya.

Beberapa rumah sakit milik Pemprov yang sudah tipe A, di antaranya, RSUD dr Soetomo, RSUD Saiful Anwar, dan RSUD Soedono Madiun. Pihaknya berharap agar meningkatkan kepercayaan masyarakat. "Buktinya Soedono Madiun bisa pinjam Bank Jatim," ujarnya.

Pihaknya yakin, dengan kemandirian akan berpengaruh pada layanan masyarakat yang ingin berobat. Hikmah optimistis, RSUD akan terus meningkatkan kualitas layanan. "Ada paviliun, VIP, poliklinik, klinik dengan dokter spesialis. Dokter spesialis yang dipercaya masyarakat," katanya.

Pun demikian, ia meminta dengan kemandirian rumah sakit, standar layanan orang miskin tetap tidak boleh dikurangi. Apalagi sekarang sebagian besar memakai BPJS. Selama ini layanan BPJS semakin hari semakin baik. Meskipun terkadang mengalami keterlambatan membayar.

"Tapi InsyaAllah 2-3 bulan, nunggu DPR RI reses kita mau ke Komisi IX kita akan bincang ulang bagaimana kerja sama dengan BPJS agar layanan lebih optimal," katanya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Sri untari menyebut, saat ini kemampuan belanja APBD provinsi kekuatan fiskalnya menurun karena Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat hanya sekitar Rp 9 Triliun. Untari menilai RSUD yang BLUD sudah saatnya mandiri dalam membangun dan mengembangkan pelayanan kesehatannya.

Ketua Komisi E DPRD Jatim: RSUD Milik Pemprov Jatim yang Sudah BLUD Harus Bisa Mandiri