JATIMNET.COM, Surabaya – Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Camelia Habiba mengkritik Pemkot Surabaya yang belum menunjukkan kesiapan mengelola kawasan wisata religi ampel.

Hal tersebut disebabkan sejak 2016 hingga 2019 ini, pemkot dinilai belum menjelaskan tindakan yang akan diambil dalam revitalisasi kawasan ampel.

“Sudah tiga tahun kami menyampaikan ide penataan Ampel, khususnya pemindahan Rumah Potong Hewan (RPH) di Pegirian. Namun yang dihadirkan hanya staf yang tidak memiliki kebijakan, terus terang saya kecewa dengan dinas terkait,” kata Habiba usai rapat dengar (hearing) di ruang Komisi C DPRD Surabaya, Rabu 15 Mei 2019.

BACA JUGA: Penataan Kawasan Ampel Lamban, DPRD Panggil Bappeko dan Disparta

Habiba mengungkapkan usulan dewan sejak tiga tahun lalu merupakan pemindahan RPH babi untuk dijadikan museum dan penertiban parkir. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan keputusan pemindahan RPH tersebut.

“Padahal pada tahun 2016, katanya pihak Cipta Karya sudah membuat Detail Engineering Design (DED) penyeberangan, desain pintu masuk, gapura di kawasan tersebut, tapi sampai saat ini belum ada tindakan,” kata dia.

Menurutnya pemindahan RPH ini bisa menjadi solusi mengurangi kemacetan dan tidak terstrukturnya lahan parkir, baik untuk sepeda motor maupun mobil. Selain itu, sangat tidak patut jika terdapat pemotongan hewan babi di pemukiman warga.

Apalagi di kawasan wisata religi yang digunakan masyarakat untuk berziarah kepada tokoh sebesar Sunan Ampel. Ia menyarankan pemkot tidak harus membongkar bangunan RPH, karena kawasan itu masuk cagar budaya Kota Surabaya.

“Tapi akan difungsikan sebagai museum, dan akan ditampung sebagian lahannya untuk faasilitas parkir,” kata Habiba.

BACA JUGA: Bappeko Pastikan Penataan Kawasan Wisata Religi Ampel Tahun Ini

Pihaknya ingin mengagendakan ulang pertemuan ini. Tetapi Komisi C meminta Pemkot Surabaya menjadwal ulang pertemuan tersebut. Dengan demikian, tidak ada alasan kepala dinas terkait, tidak menghadiri agenda hearing.

“Kami juga sudah sediakan anggaran APBD murni. Kami masukkan anggaran senilai Rp 200 juta untuk membuat kajian sosial dan kajian ekonomi,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Pra Sarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya Andi Prihandoko mengungkapkan pihaknya merencanakan RPH di Pegirian akan di pindahkan di Banjar Sugihan.

“Saat ini masih tahap appraisal untuk aset pemkot di Banjar Sugihan yang dikelola swasta. Dan saat ini masih dalam tahap pengkajian,” katanya.

Komisi C Pertanyakan Keseriusan Pemkot Surabaya Merevitalisasi Kawasan Ampel