JATIMNET.COM, Surabaya – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Rakhmat Santoso menghimbau kepada seluruh anggotanya untuk merapatkan barisan menjaga persatuan serta kekompakan guna melanjutkan program kerja IPHI.

Ia berharap anggotanya tidak termakan segala bentuk isu yang bisa memecah belah persatuan IPHI. Hal itu dikatakan Rakhmat guna menindaklanjuti adanya rumor bakal diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Musnaslub) yang rencananya digelar oleh beberapa orang dengan mengaku sebagai pendiri IPHI.

“Ada info bakal ada Musnalub IPHI pada 7-9 September 2018 di Jakarta. Seperti yang kita ketahui, IPHI telah menggelar Munaslub di Surabaya pada 14-16 Agustus 2018 lalu. Munaslub Surabaya tersebut menindaklanjuti hasil yang telah disepakati dari Rapimnas yang diadakan di Lampung sebelumnya, jadi apabila ada Munaslub IPHI lagi, diduga itu liar,” terang Rakhmat saat dikonfirmasi, Rabu, 9 September 2018.

Rencana Munaslub Jakarta, Rakhmat menilai tidak sah serta tidak ada dasar hukum yang mendukung, karena ada indikasi sebagai bentuk upaya memecah belah persatuan IPHI.

“Yang mengadakan Munaslub Jakarta mengaku sebagai orang yang menerima mandat dari pendiri untuk menggelar Munaslub. Sedangkan, dalam AD/ART tidak ada satupun huruf pun yang menyebut istilah pendiri. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh anggota IPHI untuk buka mata buka hati, teliti secara hukum sebelum melanjutkan langkah. Mari besarkan IPHI, jaga persatuan dan jaga kekompakan,” ujar dia.

Sedangkan, pada Munaslub Surabaya lalu, telah menghasilkan susunan pengurus yang sah sesuai kesepakatan DPD IPHI yang hadir. Bahwa tersusun sebagai pengurus DPP IPHI antara lain: Ketua Umum dijabat H Rakhmat Santoso SH, MH, Sekretaris Jenderal (Sekjen) dijabat Siti Jamaliah Lubis (adik kandung almarhum Sahnun Lubis), Bendahara Umum dijabat WantonA Salan K, sedangkan Ketua I dijabat Achmad Anshori.

Perubahan Anggaran Dasar mengenai pengurusan IPHI ini telah tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhumkam) bernomor AHU-0000658.AH.01.08.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia.

Keputusan ini ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Agustus 2018 oleh a.n Menteri Hukum dan HAM RI, Plt Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, SH, LLM.

Guna menindaklanjuti program kerjanya, rencananya IPHI bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bangkok Thailand pada September 2018 mendatang. “Kita harapkan DPD seluruh Indonesia mendukung Rakernas tersebut,” katanya.

Dianggap Akan Ada Rencana Munaslub IPHI Liar, Ketua DPP Panggil Seluruh Anggota