JATIMNET.COM, Tuban – Menjelang tutup tahun anggaran, sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Tuban kembali menjadi perhatian DPRD. Beberapa pekerjaan dinilai berjalan lambat sehingga memicu pengawasan lebih ketat dari legislatif.

Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto, menyampaikan bahwa ada tiga proyek utama yang terindikasi mengalami keterlambatan. Pertama, pembangunan Jembatan Jenggolo di Kecamatan Jenu senilai Rp9,7 miliar, yang dikerjakan CV Vina Valen Jaya asal Kecamatan Soko.

Proyek kedua adalah pembangunan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan anggaran Rp2 miliar, digarap CV Jaya Ningrat Abadi dari Kecamatan Semanding.

Kemudian, proyek ketiga yaitu pembangunan Puskesmas Merakurak senilai Rp6,1 miliar, dikerjakan oleh CV Habib Jaya, juga dari Kecamatan Semanding.

BACA: 2025 Tersisa 3 Bulan, Serapan Belanja APBD Tuban Baru Capai 50 Persen

Siswanto menilai progres pembangunan Puskesmas Merakurak menjadi yang paling mengkhawatirkan. Hingga saat ini, pemasangan atap bahkan belum dimulai.

“Terakhir saya cek, puskesmas itu masih belum ada atapnya. Kalau nanti tidak selesai sampai akhir 2025, ya kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku,” ujarnya usai Rapat Kerja Komisi I di Kantor DPRD Tuban, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, ada dua penyebab utama yang membuat beberapa proyek berjalan lambat. Pertama adalah faktor cuaca, sementara yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dinilai kurang maksimal sejak awal.

“Kendalanya kalau di PU itu biasanya cuaca. Yang kedua, pelaksanaannya memang kurang dari awal,” katanya.

Para pekerja sedang menggarap pengerjaan kantor Dinas Dukcapil Tuban. Foto: Zidni Ilman

Siswanto menegaskan bahwa perencanaan harus dilakukan jauh lebih awal agar pelaksanaan proyek tidak mepet dan tergesa-gesa, karena hal itu bisa berdampak pada kualitas pekerjaan.

“Ke depan perencanaan harus dimulai dari awal. Kalau bisa, perencanaannya sudah masuk di APBD atau P-APBD. Jadi ketika APBD tahun berikutnya disahkan, tinggal pelaksanaan. Kalau semuanya masih memakai APBD tahun yang sama, pasti perencanaannya terlambat terus,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterlambatan perencanaan membuat waktu pelaksanaan semakin sempit, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan mutu hasil pembangunan.

Sebagai bagian dari Komisi I, Siswanto mengaku rutin melakukan sidak ke sejumlah proyek. Ia menyatakan bahwa pengawasan lapangan menjadi kunci agar pekerjaan tetap sesuai spesifikasi.

“Saya selalu turun ke lapangan dan meminta gambar kerja supaya jelas,” tegasnya.

BACA: Puluhan Tahun Menghirup Polusi Bau PT TPPI, Warga Tasikharjo Tuban Tuntut Relokasi Rumah

DPRD Tuban, lanjut Siswanto, akan terus memantau progres ketiga proyek itu agar dapat selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PRKP) Tuban, Agung Supriyadi, memberikan penjelasan terkait keterlambatan tersebut. Menurutnya, dinamika di lapangan kerap memunculkan kendala teknis.

“Kendalanya macam-macam. Mungkin ada cuaca, ada rekanan yang perlu ‘dipecuti’, kemudian ada sedikit kendala administrasi,” ujarnya.

Agung memastikan kualitas pekerjaan tetap menjadi prioritas utama pihaknya.

“Kualitas tetap sesuai standar yang disyaratkan. Sekarang kita fokus mengejar penyelesaian,” tegasnya.

BACA: Wagub Jatim Pastikan Proyek Jalan Tol Tuban–Gresik Berlanjut

DPUPR-PRKP, lanjutnya, juga telah meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendorong pelaksana pekerjaan menambah tenaga dan material agar progres semakin cepat.

“Kita minta PPK mendorong rekanan menambah tenaga dan material. Itu saja,” imbuhnya.

Meski menghadapi sejumlah hambatan, Agung optimistis seluruh proyek infrastruktur tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir tahun.

“Insya Allah akhir tahun selesai,” pungkasnya.

Proyek Infrastruktur Tuban Disorot DPRD, Sejumlah Pekerjaan Terindikasi Molor