JATIMNET.COM, Surabaya - Sejak melonjaknya kasus Covid-19 di Madura, Pemkot Surabaya menerapkan penyekatan dan wajib swab bagi warga yang hendak melintas jembatan Suramadu. Hal ini menjadikan polemik di tengah masyarakat, terutama warga Madura.

Sehingga, pada Jumat 18 Juni 2021 beredar video yang menjadi viral, bahwa di rekaman tersebut fasilitas di posko penyekatan Jembatan Suramadu dirusak oleh orang tidak bertanggungjawab. Permasalahannya, enggan melakukan swab, karena warga Madura berdalih keburuh untuk melakukan perjalanan, apalagi ada yang KTP-nya ditahan.

Mengenai hal tersebut, salah seorang tokoh pemuda Madura yakni Mulyadi berpendapat, meminta pemkot mengevaluasi pola penyekatan di Jembatan Suramadu yang terjadi secara rutin dalam jangka waktu panjang. Menurutnya Pemkot Surabaya harus lebih humanis dan meninjau ulang pola penyekatan yang dilaksanakan selama ini.

"Amuk massa itu memang tak bisa dibenarkan. Namun hal itu sebuah cerminan akumulasi kekesalan masyarakat Madura yang setiap hari melintas di Jembatan Suramadu harus menghadapi penyekatan dan tes PCR/antigen dari petugas," tutur Mulyadi, Jumat 18 Juni 2021.

Baca Juga: Pos Penyekatan Suramadu Dirusak

Menurut Mulyadi, Pemerintah harus mengubah pola penyekatan jangka panjang seperti saat ini. Sebab, bila pola seperti saat ini terus dilakukan. Maka cepat atau lambat psikologis massa akan tertekan.

Ia menambahkan, dengan pola saat ini, masyarakat banyak dirugikan. Baik itu dari segi waktu mau pun psikis, karena antri menjalani swab saat akan melintas jembatan Suramadu.

Menurut Ketua Ormas Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Jatim ini, masyarakat Madura diluar zona merah sangat dirugikan secara ekonomi. Karena itu, penting agar penyekatan segera di evaluasi baik dari di sisi Surabaya atau Madura.

"Pola saat ini tidak efektif. Lebih baik, sekalian saja jembatan Suramadu ditutup dalam waktu tertentu sampai Covid-19 landai kembali, Itu lebih baik karena ada kepastian bagi masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Ulama Madura Ajak Masyarakat Taati Prosedur Penanganan Covid di Jembatan Suramadu

Advokat muda ini menyarankan kepada Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya dan Gubernur Khofifah serta Bupati Bangkalan Ra Latif untuk mencari solusi lain dalam mengendalikan lonjakan covid-19 dari Bangkalan, namun bukan dengan penyekatan.

Ia menilai lebih efektif pengendalian Covid asal Bangkalan ini mulai dari hulu. Yakni empat kecamatan dengan kasus covid terparah, yakni Kecamatan Kota Bangkalan, Arosbaya, Klampis dan Geger dengan tracking, tracing dan testing di empat kecamatan terparah di Bangkalan. Tentunya dengan menerapkan kearifan lokal yang sesuai dengan kultur Madura.

"Kultur tiap daerah berbeda-beda, demikian pula Madura. Karena itu harus disentuh hatinya lewat pendekatan kultur dan agama," pungkas pria asli Madura ini

Pos Penyekatan Suramadu Dirusak, Ini Kata Tokoh Pemuda Madura

Ulama Madura Ajak Masyarakat Taati Prosedur Penanganan Covid di Jembatan Suramadu

Pos Penyekatan Suramadu Dirusak