JATIMNET.COM – Lembaga riset independen yang berbasis di Jakarta, Pusat Studi Ekonomi dan Hukum CELIOS, menuding data pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pada 5 Agustus 2025, BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2025 sebesar 5,12 persen, naik disbanding kuartal pertama 2025 yang sebesar 4,87 persen.

Namun, menurut riset dan analisis yang dilakukan CELIOS, angka pertumbuhan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi perekonomian di sejumlah bidang termasuk industri dan konsumsi masyarakat.

“Persoalan-persoalan ini, khususnya yang berkaitan dengan penghitungan PDB, telah menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, akurasi, dan independensi praktik statistik di Indonesia,” begitu isi siaran pers yang dipublikasikan di website resmi www.celios.co.id, Sabtu, 8 Agustus 2025.

Oleh sebab itu, untuk membuktikan dugaan kurang tepatnya hasil angka pertumbuhan ekonomi tersebut, CELIOS meminta Divisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengklarifikasi data yang dipublikasikan BPS tersebut demi transparansi dan kevalidan data yang dijadikan dasar menentukan angka pertumbuhan.

CELIOS khawatir ada intervensi politik di balik angka nilai pertumbuhan kuartal kedua tersebut demi menjaga citra positif pemerintahan.

“Inkonsistensi tersebut telah memicu reaksi kritis dari akademisi, kelompok masyarakat sipil, dan eekonom independen di Indonesia. Sayangnya, alih-alih ditangani secara transparan, isu-isu ini tampaknya diremehkan, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya intervensi politik dalam pelaporan statistik yang seharusnya netral. Kami sangat khawatir bahwa data makroekonomi digunakan untuk mendukung narasi politik pemerintah saat ini, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap statistik resmi,” demikian dikutip dari siaran pers CELIOS yang dipimpin Bima Yudhistira Adhinegara sebagai Direktur Eksekutif.

BACA: BPS Sebut Inflasi Tahunan Gresik Terendah se-Jatim

CELIOS memandang jika benar ada rekayasa data statistik oleh BPS, maka akan membuat citra negative Indonesia di mata luar negeri dan berdampak pada masyarakat yang akan merasakan kebijakan pemerintah yang mendasarkan data statistic yang tidak sesuai fakta dan data di lapangan.

“Kami sangat prihatin bahwa situasi ini dapat mencerminkan tekanan kelembagaan atau intervensi dalam penyusunan data yang akan membahayakan independensi profesional BPS sebagaimana diuraikan dalam Prinsip-Prinsip Dasar Statistik Resmi yang diadopsi Komisi Statistik PBB. Permasalahan-permasalahan ini bukan sekadar masalah teknis, namun memiliki implikasi langsung dan merusak bagi lanskap kebijakan Indonesia, reputasi internasional, dan kesejahteraan warga negaranya,” bgeitu salah satu isi siaran pers Celios.

CELIOS mengungkap beberapa anomali anomali penerimaan perdagangan pemerintah. Misalnya, meskipun BPS melaporkan pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing sebesar 10,67 persen dan 11,65 persen (YoY) pada Triwulan II 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia menurun sebesar 22,72 persen YoY hingga Juni 2025, sebuah kontradiksi yang melemahkan kredibilitas keselarasan data sektor eksternal dan fiskal.

CELIOS juga mengungkap inkonsistensi indikator manufaktur. Sektor manufaktur dilaporkan tumbuh sebesar 5,68 persen (YoY), meskipun PMI Manufaktur Indonesia tetap di bawah 50 sepanjang April–Juni 2025 mengindikasikan kontraksi. Sementara itu, PHK di sektor ini meningkat 32 persen YoY selama Januari–Juni 2025.

Lalu pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang datar. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh tipis dari 4,95 persen di kuartal pertama 2025 dan menjadi 4,97 persen di kuartal kedua 2025, meskipun merupakan kontributor PDB terbesar (54 persen). Perubahan minimal ini bertolak belakang dengan peningkatan PDB secara keseluruhan, terutama tanpa adanya stimulus konsumsi yang signifikan atau faktor musiman.

BACA: DKUPP Kabupaten Probolinggo Siapkan Strategi Hadapi Kenaikan Harga Tahun 2025

CELIOS juga mengungkap ketidaksesuaian dengan indikator utama. Disparitas antara kinerja PDB dan indikator utama, misalnya PMI, PHK, daya beli, dan penjualan semen telah mengikis kepercayaan terhadap data yang dilaporkan.

“Kami khawatir bahwa penyesuaian metodologi atau modifikasi berbasis indeks dilakukan tanpa konsultasi publik atau validasi,” demikian kutipan dari siaran pers Celios.

Pada 5 Agustus 2025, BPS merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) untuk triwulan II-2025. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 5,05 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode ini didorong konsumsi masyarakat yang tetap terjaga. Hal tersebut didukung stimulus fiskal, penyaluran dan penebalan bansos, gaji ke-13 PNS/TNI/POLRI, termasuk adanya libur panjang yang mendorong peningkatan mobilitas penduduk.

Selain itu, beberapa indikator seperti indeks penjualan eceran riil dan nilai impor barang konsumsi tercatat terus tumbuh, termasuk transaksi online dari e-retail dan marketplace. Investasi tumbuh positif, belanja barang modal yang dilakukan oleh pemerintah juga menunjukkan pertumbuhan positif, diikuti oleh pertumbuhan impor barang-barang modal.

”Lebih lanjut, terjaganya aktivitas produksi, serta hasil dari respons kebijakan juga turut menopang kinerja perekonomian triwulan II-2025,” tutur Edy dalam siaran pers BPS dikutip dari laman BPS, Selasa, 5 Agustus 2025.

Data Pertumbuhan Ekonomi Dituding Tak Sesuai, CELIOS Minta Divisi Statistik PBB Klarifikasi BPS