JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah Kota Probolinggo menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Penyerahan piagam tersebut diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Hotel Bumi Surabaya, Senin 14 November 2022.

Mewakili Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Plh Sekda Budiono Wirawan yang menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan, piagam tersebut diberikan karena Kota Probolinggo mendapat Opini WTP yang ke lima kali berturut-turut.

WTP merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah.

“Artinya, bahwa selama lima tahun ini proses pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran Pemerintah Kota Probolinggo sudah transparan dan akuntabel. Ini adalah capaian yang harus disyukuri dan menjadi pelecut semangat kami dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik,” kata Budiono.

Di Jawa Timur ada 28 pemerintah daerah yang dapat mempertahankan opini WTP lima tahun berturut-turut. "Kami berharap penghargaan yang diberikan ini memberikan motivasi untuk terus bekerja keras dalam mempertahankan opini WTP serta outcome yang terukur dan produktif pada tahun-tahun berikutnya," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Di samping itu juga memotivasi daerah yang belum mendapatkan opini WTP untuk menjadi lebih baik di tahun berikutnya," imbuh Khofifah.

Khofifah menyatakan, bahwa capaian yang berhasil diraih oleh kabupaten/kota tersebut sungguh luar biasa dan sangat membanggakan. Terutama mengingat di tahun 2021 masih kondisi efek pandemi Covid-19.

"Capaian opini WTP pada tahun ini menunjukan tren yang cukup positif. Dengan mempertahankan capaian pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 37 Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP," urainya.

Di kesempatan yang sama, di hadapan bupati/wali kota yang hadir, Gubernur Khofifah memberikan tiga pesan khusus untuk mengajak, mempercepat pembangunan di daerah. Pertama, Gubernur Khofifah mendorong kepala daerah mempercepat pelaksanaan Vaksinasi Booster bagi masyarakat di wilayahnya dari adanya ancaman varian baru covid-19 yaitu omicron varian XBB.

"Percepatan Booster dilakukan untuk menjawab prediksi Menteri Kesehatan terkait kekhawatiran adanya lonjakan kasus varian Covid baru di bulan Desember dan Januari 2023," terangnya.

Pesan kedua, Khofifah meminta kepada bupati/ wali kota mempercepat vaksinasi PMK untuk ternak sapi potong maupun sapi perah. Vaksinasi ini sangat penting karena PMK bisa menurunkan produktivitas sapi khususnya sapi perah hingga 20%.

Untuk pesan yang ketiga, Khofifah meminta bupati/wali kota mensukseskan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan oleh BPS. Ini penting, sebab program Regsosek ini digadang akan menjadi landasan dalam pemberian bantuan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat di Jatim.

"Saya mohon kepada daerah yang cakupan Regsosek-nya masih kurang signifikan, tolong ditingkatkan dan didorong lagi agar bisa mencapai 100%. Regsosek ini membantu pemerintah mendapatkan data update dan valid untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat," harapnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim Taukhid mengatakan, penghargaan ini sudah dilaksanakan selama 15 tahun. Taukhid berharap, pencapaian WTP bisa terus dipertahankan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

Menurutnya mempertahankan WTP merupakan sebuah reputasi dalam menunjukkan kinerja pemerintah atau good governance telah diterapkan di Jawa Timur.
"Capaian WTP ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diindikasikan melalui pertumbuhan ekonomi di masing masing daerah. Jatim bersama kabupaten/kota patut berbangga atas seluruh capaian yang diterima hari ini," tegasnya

Raih WTP Lima Kali Berturut-turut, Kota Probolinggo Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan

Pemkab Terima Plakat dan Piagam Penghargaan Opini WTP 5 Kali Berturut-turut

Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut, Pemkab Mojokerto Terima Penghargaan dari Kemenkeu RI