JATIMNET.COM, Surabaya - Legislatif mempertanyakan mengenai program One Pesantren One Product (OPOP) yang digagas Pemprov Jatim untuk menghidupkan pereknomian di pesantren. Sebab, dinilai kurang sosialiasi dan tidak semua ponpes di Jatim mengenal dari program tersebut.

"Di Situbondo dan Bondowoso saya menemukan banyak ponpes yang tak tau ada program OPOP tersebut," kata angggota Komisi E DPRD Jatim, Zeneiye saat ditemui disela-sela jaring aspirasi di kabupaten Bondowoso, Rabu 3 Maret 2021.

Padahal gubernur pada awal-awalnya selalu menggaungkan program OPOP sebagai salah satu program unggulan Pemprov Jatim dalam perhatiannya kepada ponpes. Namun, nyatanya belum bisa dirasakan.

"Memang ada beberapa ponpes tau program OPOP tersebut dari medsos. Namun, tak ada penjelasan secara resmi dari Pemprov bagaimana ponpes bisa mendapatkan OPOP tersebut. Kurang sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov," ujar Politisi asal PPP.

Baca Juga: Raperda Pesantren akan Fokus Pengembangan dan Kesetaraan Lulusan Pendidikan

Padahal dalam pelaksanaan program OPOP tersebut, sudah dialokasikan dana Rp 3 miliar untuk sosialisasi. "Saya dapat informasi ada anggarannya Rp 3 miliar untuk sosialisasi. Tapi faktanya banyak ponpes tak tau itu OPOP. Lalu dikemanakan anggaran itu," jelasnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program pendorong ekonomi yang sudah digadang sejak lama yaitu One Pesantren One Product (OPOP) dalam puncak acara Hari Koperasi Provinsi Jawa Timur ke 72, Rabu, 7 Agustus 2019.

Program yang diformat dalam aplikasi digital ini adalah program khusus yang digagas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dam ekonomi masyarakat berbasis Pondok Pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren dan masyarakat sekitar pesantren.

Legislatif Pertanyakan Program One Pesantren One Product yang Digagas Pemprov Jatim