JATIMNET.COM, Tuban – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Tuban menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban pada Kamis sore, 13 Maret 2026.

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa menyuarakan tuntutan agar kinerja Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky segera dievaluasi. Desakan itu mereka sampaikan melalui spanduk bertuliskan “Mendesak Evaluasi Kinerja Bupati” yang dibentangkan di depan kantor pemerintahan setempat.

Sebagai bentuk protes, para mahasiswa juga melakukan penyegelan simbolis terhadap gerbang utama Kantor Pemkab Tuban.

Ketua PC PMII Tuban, Roviq Wahyudin, mengatakan aksi tersebut digelar untuk menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

BACA: Proyeksi dari Efisiensi dan Silpa, RAPBD Tuban 2026 Disepakati Rp2,9 Triliun

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembelian mobil dinas oleh Pemerintah Kabupaten Tuban di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, mahasiswa juga menyinggung persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diduga tidak dilanjutkan kontraknya tanpa prosedur yang jelas.

“Tuntutan kita terkait pembelian mobil dinas di tengah efisiensi, ada juga PPPK yang tidak dilanjut kontraknya,” ujarnya.

Roviq juga menyinggung tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban yang menurutnya masih tergolong tinggi di Jawa Timur. Ia menyebut Tuban saat ini berada di peringkat kelima kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di provinsi tersebut.

“Kemiskinan di Tuban masih tinggi di Jawa Timur,” imbuhnya.

Selain itu, mahasiswa menilai pembangunan infrastruktur di Tuban belum diimbangi dengan perawatan yang memadai. Mereka juga menyoroti program pemberdayaan UMKM, khususnya program One Village One Product yang dinilai belum berjalan optimal.

PMII Tuban demo kritik kinerja bupati Harlinda

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban mengkritik kemiskinan yang masih tinggi serta pembelian mobil dinas bupati Tuban, Kamis, 13 Maret 2026. Foto: Zidni Ilman

“Tagline One Village One Product sudah lama disampaikan, namun sampai hari ini kami melihat program tersebut belum berjalan maksimal,” ucapnya.

Terkait jalannya aksi, Roviq mengakui sempat terjadi dorong-dorongan antara massa aksi dan aparat keamanan. Meski demikian, situasi masih dapat dikendalikan.

Ia menjelaskan bahwa aksi simbolik berupa penyegelan gerbang, membawa sesajen, hingga menyalakan dupa merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa karena Bupati Tuban dinilai tidak pernah menemui massa aksi secara langsung.

“Ini bentuk kekecewaan kami. Selama ini setiap aksi yang kami lakukan, Bupati tidak pernah menemui kami secara langsung,” pungkasnya.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Tuban akhirnya menemui massa aksi. Mereka antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tuban Agus Wijaya, Kepala Diskominfo SP Tuban Arif Handoyo, Plt Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tuban Yudi Irwanto.

Agus Wijaya menyatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aksi tersebut.

BACA: Bupati Tuban Raih 5 Besar Kepuasan Publik di Jatim, Bukti Kepemimpinan Menyentuh Masyarakat

“Kami akan menyampaikan semua aspirasi yang disampaikan teman-teman mahasiswa kepada Bupati,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo SP Tuban Arif Handoyo mengatakan bahwa tuntutan mahasiswa telah diterima oleh pemerintah daerah dan akan dibahas lebih lanjut oleh tim.

“Tuntutan sudah kami terima, nanti akan kami bahas bersama tim,” ujarnya.

Arif juga menjelaskan bahwa Bupati Tuban tidak dapat menemui massa aksi karena memiliki agenda lain yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Usai aksi, mahasiswa kembali melakukan penyegelan simbolis terhadap gerbang Kantor Pemkab Tuban. Mereka juga membawa sesajen, menyalakan dupa, serta melantunkan tahlil di depan gerbang kantor pemerintahan tersebut.

Kritik Mobil Dinas hingga Kemiskinan, PMII Tuban Gelar Aksi di Kantor Pemkab