JATIMNET.COM, Surabaya – Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKS DPRD Jawa Timur sama-sama menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Rabu, 13 Mei 2026. Meski menerima laporan tersebut, kedua fraksi melontarkan kritik tajam terhadap struktur belanja daerah yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Siadi, menilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang 2025 cukup baik di tengah tekanan ekonomi global. Realisasi pendapatan daerah bahkan melampaui target dengan capaian Rp29,88 triliun atau 104,65 persen, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp18,44 triliun.

Selain itu, tingkat penyelesaian program pembangunan mencapai 98,33 persen dari total 4.021 target program. Jawa Timur juga berhasil meraih 133 penghargaan nasional selama tahun 2025.

“Fraksi Partai Golkar menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, kami meminta agar laporan administratif yang baik ini benar-benar selaras dengan kondisi nyata di lapangan,” kata Siadi dalam rapat paripurna DPRD Jatim.

BACA: Sampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025, Khofifah Ungkap Capaian Pemprov Jatim

Golkar menilai struktur penggunaan APBD masih perlu pembenahan serius. Dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp31,203 triliun dari target Rp33,25 triliun, porsi belanja masih didominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal.

Menurut Golkar, komposisi tersebut membuat penanganan sejumlah persoalan strategis, terutama pembangunan infrastruktur, rehabilitasi lingkungan, dan penguatan sektor produktif, belum berjalan maksimal.

“Belanja modal masih relatif rendah, padahal kebutuhan pembangunan infrastruktur, rehabilitasi kawasan kritis, dan penguatan sektor produktif membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar,” ujarnya.

Fraksi Golkar juga menyoroti keterbatasan anggaran penanganan lahan kritis di Jawa Timur yang mencapai sekitar 360 ribu hektare. Sementara itu, kapasitas penanganan tahunan dari dinas terkait hanya sekitar 500 hektare.

Selain persoalan lingkungan, Golkar mencatat peningkatan kasus pencurian kayu jati hingga 50 persen, dari 730 kasus pada 2024 menjadi 1.097 kasus sepanjang 2025. Kondisi ini dinilai menandakan perlunya penguatan pengawasan kehutanan serta dukungan anggaran lebih besar.

BACA: Pemprov Jatim dan DPRD Siapkan Anggaran Khusus Hadapi Ancaman El Nino

Golkar turut menyoroti kondisi enam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak sehat dan minim kontribusi terhadap PAD.

“Kami meminta adanya revitalisasi total terhadap BUMD yang tidak sehat agar tidak terus menjadi beban APBD,” tegas Siadi.

Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan klaim transaksi misi dagang Jawa Timur senilai Rp16,3 triliun yang dinilai masih berupa potensi dan belum sepenuhnya terealisasi.

Sementara itu, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur juga memberikan kritik serupa terhadap struktur belanja daerah. Juru bicara Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen yang melampaui rata-rata nasional, serta penurunan angka kemiskinan menjadi 9,30 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,71 persen.

Meski demikian, PKS menilai pertumbuhan tersebut belum merata di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur belum merata. Ada disparitas yang cukup tajam antar daerah, termasuk tingginya angka kemiskinan di wilayah Madura dan Tapal Kuda,” ujar Lilik Hendarwati.

PKS menilai struktur APBD Jawa Timur masih terlalu berat pada belanja birokrasi. Berdasarkan evaluasi fraksi, belanja operasi mencapai 72,30 persen, sedangkan belanja modal hanya 9,65 persen.

BACA: DPRD Jatim Sahkan APBD 2026, Pendapatan Turun Imbas Efisiensi dari Pusat

“Kami memandang struktur anggaran masih terlalu dominan untuk belanja birokrasi. Belanja modal yang rendah menyebabkan percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi rakyat belum optimal,” kata Lilik.

Fraksi PKS juga menyoroti masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, serapan belanja daerah tahun 2025 sebesar 93,82 persen dinilai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

PKS turut menyoroti banyaknya aset daerah yang belum dimanfaatkan secara produktif serta kontribusi BUMD terhadap PAD yang masih stagnan.

“Kami meminta optimalisasi aset idle melalui audit dan monetisasi aset agar bisa menjadi sumber PAD baru yang produktif,” ujarnya.

Dalam rekomendasinya, PKS mendorong Pemprov Jatim memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dukungan lebih besar kepada UMKM, petani, dan nelayan, khususnya di kawasan Madura dan Tapal Kuda. PKS juga meminta evaluasi direksi BUMD berbasis prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan kinerja terukur.

Meski memberikan berbagai kritik strategis, Fraksi Golkar dan PKS sepakat menerima serta menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Jawa Timur.

DPRD Jatim Setujui LKPJ 2025, Golkar-PKS Kritik Belanja Birokrasi Dominan