JATIMNET.COM, Surabaya – Harmonisasi Literasi (Halte) Ramadhan digelar Komisi Informasi (KI) Jawa Timur dalam rangka untuk terus berupaya mensosialisasikan literasi dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ketua KI Provinsi Jatim Edi Purwanto mengatakan kegiatan yang dikemas sederhana di Kota Surabaya ini sebagai wujud bukti nyata solidaritas sesama untuk berupaya mewujudkan keterbukaan publik.

"Kegiatan semacam ini merupakan bagian dari kerja-kerja kolaboratif untuk bersama-sama terus mengkampanyekan open government melalui keterbukaan informasi publik, terutama di wilayah Provinsi Jatim," katanya, Sabtu, 22 Maret 2025.

BACA: Ratusan Warga Mojokerto Ikuti Literasi Keamanan Digital, Ini Pesan Anggota DPRD Jatim Sumardi

Ia menjelaskan KI Jatim membutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan, terutama Komisi A Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Jatim dan lembaga-lembaga mitra lainnya untuk terus mengedukasi masyarakat maupun badan-badan publik.

Komisi Informasi (KI) Jatim bersama Komisi A DPRD Jatim dan DPD RI menggealar sosialisasi literasi dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Surabaya, Sabtu, 22 Maret 2025. Foto: Dini

"Ke depan, masih banyak hal yang perlu kita kolaborasikan sehingga ada percepatan terwujudnya literasi keterbukaan informasi,'’ ujar Edi.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Sumardi mengatakan agar keberadaan KI Jatim makin dikenal luas dan memberikan manfaat lebih besar, maka butuh kerja lebih sistematis dan masif lagi untuk melakukan sosialisasi.

BACA: Di Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Pemkot Mojokerto Raih Tiga Penghargaan

‘’Dengan tangan terbuka, saya siap untuk bersama-sama KI turun ke bawah. Bukan hanya ke kabupaten atau kota, bahkan sampai ke desa-desa,’’ kata Sumardi.

Sementara itu, Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi mengatakan banyak capaian positif KI Jatim mendorong pemerintahan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui keterbukaan informasi.

"Indeks Keterbukaan Informasi Publik Jatim pada 2024 lalu melesat di peringkat kedua nasional. Kemudian, makin banyak badan publik seperti pemkab atau pemkot yang kini berstatus informatif. Juga, capaian penyelesaian sengketa informasi juga melesat," katanya.

KI Jatim bersama Komisi A DPRD Jatim dan DPD RI Sosialisasi Literasi dan KIP