JATIMNET.COM, Surabaya - Riset UN Women menemukan partisipasi juru damai perempuan di wilayah konflik, meningkatkan kemungkinan terwujudnya perjanjian perdamaian, selama dua hingga 15 tahun.

Kementerian Luar Negeri RI dan ASEAN Institute of Peace and Reconciliation pun, menggelar pelatihan bertajuk Regional Training on Women, Peace and Security, di Jakarta 8-10 April 2019.

Kegeiatan ini bertujuan mengarusutamakan peran dan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, termasuk pencegahan konflik, resolusi konflik, dan pembangunan pasca konflik.

“Selama ini kami memandang peran perempuan dalam berbagai proses perdamaian belum optimal, sementara masih banyak peran yang bisa dilakukan,” kata Kasubdit Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kemlu RI Adhyanti S. Wirajuda dalam press briefing di Jakarta, Jumat 5 April 2019.

BACA JUGA: Lori Lightfoot Terpilih Jadi Wali Perempuan Pertama di Chicago

Riset yang dirilis UN Women menunjukkan, bahwa partisipasi perempuan akan meningkatkan kemungkinan perjanjian damai yang berlangsung setidaknya dua tahun, sebesar 20 persen, dan sebesar 35 persen probabilitas untuk perjanjian damai, yang berlangsung 15 tahun.

Namun, riset yang sama menunjukkan bahwa antara tahun 1990 hingga 2017, hanya 2 persen perempuan berperan sebagai mediator; 8 persen perempuan sebagai negosiator; serta 5 persen perempuan sebagai saksi dan penandatangan dalam semua berbagai proses perdamaian.

Isu perempuan dan perdamaian disebut sangat dekat di hati Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Baru-baru ini, Menlu Retno menyoroti kekuatan perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi, saat berbicara dalam pertemuan World Assembly for Women(WAW!) di Tokyo, Jepang.

BACA JUGA: Ini Perempuan Pertama yang Menerima "Nobel" di Bidang Matematika

“Mungkin juga karena pengalaman Indonesia selama empat tahun terakhir dalam upaya membantu menyelesaikan berbagai masalah dan konflik, baik di kawasan maupun di luar kawasan,” tutur Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir.

Kegiatan Regional Training on Women, Peace and Security yang rencananya akan dibuka oleh Menlu Retno Marsudi, juga sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 serta Pernyataan Bersama para menlu ASEAN, dalam mempromosikan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan.

"Saat ini kita adalah anggota tidak tetap DK PBB, sehingga tentunya berbagai kegiatan kita akan mendukung berbagai langkah yang dilakukan DK selama ini,” tutur Arrmanatha. (ant)

Riset, Perempuan Tingkatkan Kemungkinan Perjanjian Damai Hingga 15 Tahun