JATIMNET.COM, Gresik – Kunci keberhasilan pariwisata di suatu daerah salah satunya adalah sinergitas semua instansi, mulai pusat hingga terendah di desa.

Dengan kata lain, semua pemangku kepentingan harus menurunkan egosentrisnya masing-masing dan bersinergi mengelola potensi kepariwisataan dan kebudayaan.

Komitmen itu diaplikasikan dalam acara Dialog Publik yang digelar Komunitas Wartawan Gresik (KWG) yang dirangkai dalam peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Atrium GressMall, Rabu 24 April 2024.

Dialog Publik tersebut bertema Komitmen Pengelolaan Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Gresik. Dialog berlangsung gayeng dan sangat hidup serta dihadiri sekitar 100 orang.

BACA: Banyak Bangunan Cagar Budaya di Gresik Beralih Fungsi

Dialog dipandu moderator, Wida. Acara hari kedua dari tiga hari Acara Tumpeng Nasi Krawu Raksasa ini menghadirkan empat narasumber antara lain Ketua DPRD Gresik Muchammad Abdul Qodir, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamin, dua caleg dari Gresik yang lolos DPR RI, Jiddan dan Nila Yani Hardiyanti.

Qodir yang terpilih sebagai Anggota DPRD Propinsi Jatim ini menguraikan sejak dua tahun lalu DPRD membuat Perda Wisata dan produk peraturan unggulan desa.

"Kalau disinergikan, perda itu membuka peluang semua desa pasti membuat tempat wisata," ujar politikus asal Kecamatan Wringinanom ini.

Dialog publik yang digelar KWG bersama DPRD Gresik di Atrium GressMall, Gresik, Rabu, 24 April 2024. Foto: Agus Salim

Namun, berdasar hasil studi dengan Universitas Brawijaya Malang, tempat wisata yang ditunjang potensi alam pasti laku dan potensi itu ada di Kabupaten Gresik.

Contoh Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, yang terkenal dengan kerupuk tayamum, yaitu kerupuk yang khusus digoreng dengan pasir dan bisa dikenal ke luar Gresik.

"Sampai-sampai seorang menteri bilang kalau ke Gresik, minta dibawakan kerupuk tayamum. Artinya, produk lokal kita sudah terdengar sampai ke Jakarta," katanya.

BACA: DPRD Gresik Bersama KWG Belajar ke Malioboro Yogyakarta Tentang Penataan Kawasan Wisata

Ketua DPRD Gresik ini mencontohkan pengelolaan wisata religi makam wali, terutama pendapatan pengelolaan parkir dan retribusi yang masih belum tertata dengan baik.

"Harus banyak koordinasi, tidak boleh ego-egoan. Karena kalau tidak, justru akan timbul masalah baru pada pengelolaannya karena berebut dengan warga misalnya," katanya.

Pemerintah harus hadir di semua tempat wisata yang sekarang dikelola desa atau secara mandiri. Seperti di Kecamatan Menganti, ada Lontar Sewu dan Jati Sewu.

Sementara Nurhamin menegaskan Gresik harus punya kebijakan makro dan mikro untuk pengelolaan pariwisata dan kebudayaan.

"Saya harapkan dari diskusi publik ini adalah harus bisa menghasilkan rekomendasi, baik untuk legislatif maupun eksekutif. Hal ini harus jadi komitmen bersama," katanya.

Nurhamim menegaskan DPRD Gresik sudah menghasilkan empat perda terkait pariwisata yakni Perda Desa Wisata, Perda Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri.

"Sekarang, kita sedang menyusun Perda Kemitraan Pengusaha Besar dan Kecil," katanya.

BACA: Dirjen Kebudayaan Puji Budaya Maju Masyarakat Desa Sekapuk

Qodir maupun Nurhamim meminta kepada Jiddan dan Nila harus sering mengundang OPD ke Jakarta untuk diajak ke kementrian guna mendapatkan anggaran.

"Kalau OPD hanya berharap dari anggaran rutin, mending tidur saja. Sebab, kita harus lebih kreatif dan jemput bola," kata Nurhamin.

Menanggapi itu, Jiddan dan Nila sepakat atas saran kedua seniornya. Keduanya juga sepakat pariwisata di Gresik harus didongkrak.

"Kita berdua akan berusaha untuk menaikkan potensi wisata Gresik terutama dari sisi anggaran melalui kementrian terkait,' ujar Jiddan menutup dialog.

Pengelolaan Wisata dan Budaya di Gresik Butuh Sinergi Antarpihak dan Turunkan Ego