JATIMNET.COM, Surabaya - Sebanyak 41 lembaga pendidikan jenjang SD, SMP dan MTs di Kota Pahlawan mengikuti seleksi penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya Tahun 2021, walaupun di tengah pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 lembaga pendidikan akhirnya dinyatakan lolos setelah melalui proses penilaian tiga komponen.

Kasi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dyan Prasetyaningtyas mengaku antusias peserta Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya Tahun 2021 terbilang tinggi. Ini terbukti berdasarkan data DLH Surabaya, ada 41 lembaga pendidikan di Surabaya yang mengajukan.

"Total tahun ini ada 41 sekolah yang mengajukan, dan yang dinyatakan lolos 31 sekolah. Jadi penambahan untuk Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya Tahun 2021 ini sebanyak 31 lembaga pendidikan," kata Dyan, Senin 15 Maret 2021.

Mengenai penilaiannya, lanjut Dyan, lembaga pendidikan yang dinyatakan lolos setelah melalui proses penilaian tiga komponen. Yakni meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atau monitoring evaluasi.

Baca Juga: Lahan BTKD Jeruk Panen Ketela Rambat Madu

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P52 dan P53 Tahun 2019. Untuk penilaiannya dilakukan melalui daring atau online.

"Kalau tahun 2020 itu masih dua komponen, yakni perencanaan dan pelaksanaan. Kalau sekarang 2021 sudah full lengkap ada tiga komponen, yakni pelaksanaan, perencanaan dan pemantauan atau monitoring evaluasi,"

Menurut dia, di tahun 2020 penerapan Permen LHK No. P52 dan P53 masih baru, sehingga untuk komponen penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Kota pada aspek pemantauan, baru dapat dilaksanakan di Tahun 2021. Meski begitu penilaian di Tahun 2020 sebelumnya sudah sesuai dengan Permen LHK No. P52 dan P53.

"Tahun 2020 sudah sesuai P52 dan P53, cuma karena masih baru, sehingga untuk yang aspek pemantauan kita skip dulu. Mulai tahun 2021 ini, sudah full penilaian," ia menerangkan.

Baca Juga: Limbah Sepatu Kulit Juara Kompetisi Kreatif Alas Kaki

Dyan menjelaskan, sekolah yang dinyatakan tidak lolos itu mayoritas dikarenakan kelengkapan administrasinya belum memenuhi persyaratan. Karenanya, Tim Penilai Adiwiyata Kota Surabaya tidak dapat melanjutkan penilaian ke tahapan verifikasi teknis.

"Karena pada penilaian Adiwiyata, yang awal sendiri adalah administrasi. Begitu administrasi sudah tidak bagus, sudah tidak memenuhi kriteria, kita tidak bisa melanjutkan ke verifikasi teknis. Memang kebanyakan lepasnya diverifikasi administrasi, khususnya di perencanaan," ia menjelaskan.

Pihaknya berharap, ke depan sekolah yang belum lolos dapat mengikuti di tahun berikutnya. Demikian pula lembaga pendidikan yang belum pernah mengikuti seleksi Calon Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya.

Sebab, banyak sekali manfaat yang bisa diambil, dan salah satu satunya adalah menjadikan sekolah itu tak hanya mengajarkan hal-hal yang sifatnya umum, tapi ada juga penerapan-penerapan lingkungan.

Baca Juga: Pengembangan Urban Farming dan Diversifikasi Pangan Kota Surabaya

"Tentu saja nantinya sejak dini anak-anak sudah diberikan pemahaman bahwa kita perlu untuk bisa peduli terhadap lingkungan hidup di sekitar kita. Itu intinya yang paling penting di Sekolah Adiwiyata," ia menuturkan.

Namun, yang paling utama adalah adanya kemauan dari sekolah itu sendiri. Jika sudah ada kemauan, dia optimis lembaga pendidikan itu mampu menjadi Sekolah Adiwiyata. Meski mayoritas sekolah itu sudah melakukan, namun dalam Adiwiyata ini semua yang dilakukan juga harus teradministrasi.

"Jadi semua yang dilakukan, semua yang direncanakan harus sifatnya tertulis, terus kemudian terdokumentasikan, ada bukti pendukungnya. Kalau sudah menjadi Sekolah Adiwiyata, kalau mau dipakai sekolah sehat, sekolah budaya mutu atau sekolah-sekolah lain, maka akan lebih mudah. Karena administrasinya sama," ia menambahkan.

Baca Juga: Halaman Balai Kota Surabaya Hasilkan Panen Padi 21 Kilo

Sementara itu, salah satu Tim Penilaian Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya Tahun 2021, Ria Ayni menambahkan, berdasarkan penilaian yang dia lakukan, kelengkapan administrasi dokumen pendukung pada beberapa sekolah masih kurang. Terutama dalam folder dokumen pendukung pada poin publikasi yang dia nilai.

"Contoh ada sekolah yang mencantumkan website, tapi ketika kita cek masih berupa draf. Ada juga yang dokumen pendukung harusnya ditaruh pada folder publikasi, namun ada di folder lain. Tapi kalau seperti itu masih kita masukkan penilaian," kata Ria.

Ia menyatakan, mayoritas lembaga pendidikan yang kelengkapan administrasi kurang itu ada pada lembaga pendidikan jenjang SD. Sementara untuk jenjang SMP, dia menilai bahwa kelengkapan administrasinya sudah lumayan bagus.

"Ada pula SD yang dokumen pendukung publikasi itu dalam folder hanya berupa surat tugas, tidak ada bukti foto, screenshot, atau link. Ketika kita cek di instagram atau sosial medianya sekolah itu, ternyata juga tidak ada," ia memungkasi.

Di Tengah Pandemi, Lembaga Pendidikan Tetap Antusias Jadi Peserta Calon Sekolah Adiwiyata