JATIMNET.COM, Tuban – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi I Tuban kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada dugaan keterlambatan pembayaran upah para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut.

Informasi itu mencuat setelah seorang pekerja mengungkapkan keluhannya melalui media sosial. Ia mengaku belum menerima pembayaran upah hingga memasuki pekan keempat, bahkan hampir pekan kelima, meski pekerjaan di lapangan terus dipacu demi mengejar target penyelesaian proyek.

Keluhan tersebut diunggah akun Facebook bernama Kang Arie di salah satu grup media sosial warga Tuban. Unggahan itu disertai foto dan video perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat Tuban, lalu memancing ratusan komentar dari warganet.

Dalam unggahannya, Kang Arie mempertanyakan keterlambatan pembayaran upah pada proyek bernilai besar tersebut.

"Ijin post min, masak proyek segini besar banyak upah tukang molor belum terbayar, mulai tukang borongan hingga tukang harian," tulisnya.

BACA: Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban Sempat Molor, Begini Respon Khofifah

Kang Arie mengaku dirinya merupakan tenaga kerja borongan yang menangani pemasangan keramik di proyek tersebut. Ia mengatakan para pekerja telah berupaya memenuhi target pekerjaan, tetapi hak mereka hingga kini belum diterima.

"Molor hingga minggu keempat, hampir minggu kelima gaji masih belum dibereskan," keluhnya dalam unggahan pada Kamis, 30 Juli 2026.

Ia mengaku tidak mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran tersebut. Menurutnya, ia tidak bisa memastikan apakah persoalan itu berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan, masalah internal PT Waskita Karya, atau faktor lainnya.

"Saya sebagai tenaga kerja yang menunggu, saya tidak tahu harus mengadu ke mana. Sedangkan bos yang bersangkutan sulit dihubungi. Sesekali bisa pun tidak ada janji kapan harus dibayar, sedang saya harus bayar tukang yang sudah saya pekerjakan," ungkapnya.

Unggahan tersebut kemudian memicu beragam respons dari pengguna media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan pengelolaan proyek pembangunan Sekolah Rakyat Tuban, sementara lainnya memberikan saran agar persoalan tersebut segera dilaporkan kepada pihak berwenang.

Salah satu akun bernama Jarot Nugroho menuliskan:

"Proyek waskita daridulu begitu , sukanya nunda pembayaran.ngamuk aja gapapa , sita aset yg bernilai sebagai bahan jaminan,"

Sementara akun MagentaArugula7729 berkomentar:

"Langsung kondo nang Pak Prabowo wae ben dikusut tuntas."

Adapun akun Syarif Rahman Hidayatullah menulis:

"Lah sudah ada bupati ke sana, kenapa tidak langsung mengadu."

BACA: MPLS di Sekolah Rakyat Tuban Mundur dari Jadwal

Hingga berita ini ditulis pada Jumat , 31 Juli 2026, Koordinator Wilayah Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban dari PT Waskita Karya, Agus Saputra, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait dugaan keterlambatan pembayaran upah para pekerja.

Sebelumnya, proyek pembangunan Sekolah Rakyat Tuban juga beberapa kali menjadi perhatian publik. Pada Mei 2026, DPRD Tuban sempat memanggil PT Waskita Karya setelah muncul keluhan masyarakat mengenai dampak aktivitas pembangunan.

Selain itu, proyek tersebut juga mengalami penyesuaian jadwal penyelesaian. Semula pembangunan ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, namun kemudian diperpanjang melalui addendum hingga 25 Juli 2026. Perubahan jadwal itu berdampak pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan mundurnya kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik baru.

Sebagai informasi, pembangunan Sekolah Rakyat Tuban merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur I yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2026. Paket pekerjaan dengan nilai sekitar Rp1,1 triliun tersebut mencakup pembangunan Sekolah Rakyat di lima daerah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Jombang.

Hingga Empat Minggu, Upah Buruh Proyek Sekolah Rakyat Tuban Diduga Belum Dibayar