JATIMNET.COM, Mojokerto - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah merilis terkait data problem stunting di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 yang disebut mencapai 23,5 persen dan Kota Mojokerto tercatat menjadi daerah dengan problem stunting terendah, yakni di angka 6,9 persen.

Berdasar capaian ini Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) Provinsi Jawa Timur Dra. Maria Ernawati menyampaikan akan menjadikan Kota Mojokerto sebagai pilot project desa zero stunting.

Hal tersebut disampaikan Mari Ernawati saat bertemu Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari di Ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat pada Kamis 17 Februari 2022.

Disamping menjadi pilot project zero stunting, Erna sapaan akrabnya itu juga menyampaikan bahwa kinerja dan program kerja Bangga Kencana di Kota Mojokerto dari hasil evaluasi dinilai sangat bagus dan akan diusulkan untuk memperoleh Penghargaan Manggala Karya Kencana.

Baca Juga: Ini Daerah Stunting Terendah di Jatim, Kota Mojokerto Hanya 6,9 Persen

“Dari hasil evaluasi kinerja dan program kerja Bangga Kencana di Kota Mojokerto sangat bagus, maka kami akan mengusulkan untuk menjadi nominasi penghargaan Manggala Karya Kencana,” katanya, Kamis 17 Februari 2022.

Lebih jauh, Erna juga menyampaikan bahwa untuk menangani percepatan penurunan stunting telah dibentuk satgas dari tingkat pusat sampai tingkat desa.

“Untuk percepatan penurunan stunting ada satgas dari tingkat pusat sampai tingkat desa, serta ada Tim Pendamping Keluarga yang masing-masing tim terdiri dari 3 orang dari unsur tenaga kesehatan, TP. PKK dan Kader Keluarga Berencana,” Erna menjelaskan.

Terkait usulan menjadi pilot project desa zero stunting dan nominasi penghargaan Manggala Karya Kencana, Ning Ita menyambut baik hal ini.

Baca Juga: Ini Cara Mencegah Stunting pada Anak sejak Masa Kehamilan

Ia menyampaikan bahwa keberhasilan dalam penurunan stunting tidak lepas dari keberhasilan setiap OPD dalam menterjemahkan program prioritas Kepala Daerah kedalam program dan kegiatan di masing-masing OPD.

“Standar Pelayanan Minimum (SPM) paling banyak adalah pada bidang kesehatan, dan ini menjadi komitmen saya. Selain percepatan penurunan stunting, sebagaimana disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat peringatan HKN lalu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) juga menjadi perhatian utama di Kota Mojokerto,” ia menegaskan.

Ning Ita, yang pada pertemuan ini didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes, P2KB) dr. Triastutik Sri Prastini, juga menegaskan bahwa Kota Mojokerto sudah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dalam percepatan penurunan stunting.

“Kota Mojokerto yang hanya terdiri dari 3 kecamatan dan 18 kelurahan dengan 6 puskesmas bisa disebut sudah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, hanya perlu menguatkan edukasi kepada masyarakat terkait stunting," ujarnya.

Baca Juga: Perhatikan Usia Pasangan Saat Menikah Jadi Salah Satu Langkah Cegah Stunting

"Karena pencegahan stunting tidak hanya dilakukan sejak bayi di dalam kandungan tetapi perlu dilakukan edukasi sejak dini termasuk kepada para calon pengantin,” tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DinkesP2KB dr. Nur Azizah Sri Utami menyampaikan bahwa untuk lokus desa zero stunting akan diseleksi lebih lanjut.

“Untuk lokus desa zero stunting akan kita kaji lebih lanjut. Salah satunya adalah berdasarkan hasil evaluasi bulan timbang, kelurahan mana yang angka stuntingnya paling rendah kemudian akan kita kaji lebih lanjut,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa melalui Tim PK inilah yang melakukan pendampingan kepada masing-masing keluarga. (Inforial)

Kota Mojokerto akan Jadi Pilot Project Zero Stunting dan Nominasi Mangala Karya Kencana