JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan keringanan Insentif Bea Perolehan Hak atas Bangunan (BPHTB) sampai 50 persen. Keringanan insentif BPHTB ini bertujuan untuk merelaksasikan beban masyarakat pasca melandainya pandemi Covid-19.

Pemberian insentif ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan tertuang di dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam rangka Hari Pahlawan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi, tujuan dari pemberian keringanan insentif BPHTB ini bukan hanya untuk meringankan masyarakat pasca melandainya Covid-19 dan memperingati Hari Pahlawan. Namun, juga untuk memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan ketetapan BPHTB.

“Pemberian insentif BPHTB ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan, untuk setiap perolehan hak atas tanah serta bangunan yang melakukan peralihan hak. Baik itu dari jual - beli, maupun Non jual - beli, seperti hibah, waris dan sebagainya,” kata Musdiq, Selasa 25 Oktober 2022.

Baca Juga: Bupati Mojokerto Beri Motivasi Peserta Bimtek Peningkatan Kualitas Pegawai Bapenda

Musdiq melanjutkan, pemberian insentif ini dibagi menjadi 3 periode, yakni dengan kategori jual - beli dan Non jual - beli. Antara lain, periode pertama, berlangsung pada tanggal 24 Oktober hingga 6 November 2022.

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) pada periode pertama yaitu Rp 0 - Rp 1 miliar dengan kategori jual - beli, diberikan pengurangan sebesar 30 persen. Sedangkan Non jual - beli, diberikan pengurangan sebesar 50 persen.

Sementara, NPOP lebih dari Rp 1 miliar - Rp 2 miliar dengan kategori jual - beli diberikan pengurangan sebesar Rp 25 persen. Sedangkan untuk kategori Non jual - beli diberikan pengurangan sebesar 40 persen.

Untuk NPOP di atas Rp 2 miliar, kategori jual - beli diberikan pengurangan senilai 20 persen dan sedangkan Non jual - beli diberikan pengurangan sebesar 35 persen. Di periode kedua, tanggal 7 - 30 November 2022, NPOP senilai Rp 0 - Rp 1 miliar kategori jual - beli akan dikenakan pengurangan sebesar 30 persen.

Baca Juga: Pensiunan PNS Bapenda Madiun Jadi Tersangka Korupsi Pajak

Untuk kategori Non jual - beli, diberikan pengurangan sebesar 50 persen. Pengurangan NPOP lebih dari Rp 1 miliar - Rp 2 miliar di periode kedua kategori jual - beli, diberi keringanan sebesar 20 persen, sedangkan Non jual - beli sebesar 30 persen.

“NPOP di atas Rp 2 miliar pada periode kedua, dengan kategori jual - beli berikan pengurangan sebesar 10 persen. Sedangkan untuk kategori Non jual - beli diberi pengurangan sebesar 20 persen,” jelas Musdiq.

Musdiq melanjutkan, pada periode ketiga per tanggal 1 - 28 Desember 2022, NPOP senilai Rp 0 - Rp 1 miliar kategori jual - beli diberikan pengurangan sebesar 30 persen, sedangkan kategori Non jual - beli diberi pengurangan 50 persen.

Untuk NPOP lebih dari Rp 1 - Rp 2 miliar kategori jual - beli diberi pengurangan senilai 10 persen, sedangkan untuk Non jual - beli diberikan pengurangan sebesar 20 persen. “NPOP di atas Rp 2 miliar di periode ketiga kategori jual - beli diberi pengurangan sebesar 5 persen, sedangkan kategori Non jual - beli diberi pengurangan sebesar 10 persen,” lanjut Musdiq.

Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Sanksi Administratif Bunga Pajak Daerah di Surabaya Dihapus

Musdiq menambahkan, berdasarkan Perwali No 107 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam rangka Hari Pahlawan.

Wajib pajak yang telah mengajukan pengurangan pokok, maupun keringanan berupa pembayaran BPHTB secara angsuran, baik itu sudah dibayar ataupun belum tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan insentif.

Mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Surabaya itu menambahkan, masyarakat dapat memanfaatkan program pemberian insentif BPHTB sesuai tanggal yang telah ditentukan.

“Apabila masyarakat belum ada yang belum mengerti mengenai informasi ini, bisa mendatangi langsung Kantor Bapenda Kota Surabaya di Jalan Jimerto Nomor 25 - 27,” pungkasnya

Menjelang HJKS ke-730, Pemkot Surabaya Bebaskan Sanksi Denda PBB dan Pajak Daerah

Mulai Oktober - Desember 2022, Pemkot Surabaya Beri Keringanan BPHTB

Peringati Hari Pahlawan, Sanksi Administratif Bunga Pajak Daerah di Surabaya Dihapus