JATIMNET.COM, Surabaya - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya akan terus memaksimalkan pelayanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dengan menambah tenaga pendidik inklusi di lima wilayah Kota Pahlawan.

Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh menyebut penambahan tenaga pendidik itu untuk mendeteksi dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di lingkup sekolah dan masyarakat.

Dengan memaksimalkan PLB untuk ABK itu ia akan mengerahkan tenaga guru reguler di lima wilayah sekolah yang ada di bawah naungan Dispendik Surabaya. Tenaga guru reguler itu nantinya akan dilatih mengenai bagaimana cara menangani dan memahami anak-anak ABK dan inklusi.

"PLB itu kan kita punya lima wilayah, sesuai instruksi kami harus berinovasi. Jadi, tuntutan itu kita wujudkan dengan memberikan pelayanan yang tidak hanya mengandalkan lima wilayah itu saja, tapi lebih. Oleh karena itu, kita siapkan teman-teman guru reguler untuk kita latih pembelajaran ABK, minimal bagaimana cara menangani dan bagaimana memahami anak-anak inklusi," kata Yusuf.

Setelah dilatih, guru-guru itu akan menangani dan memberikan pendampingan serta memfasilitasi kebutuhan anak ABK atau inklusi di sekolah. Selain itu, juga akan melakukan home visit (kunjungan ke rumah) warga yang memiliki anak inklusi untuk diberi pendampingan pendidikan.

Sehingga, dengan home visit itu akan menyesuaikan karakter dan budaya warga Kota Surabaya. Karena ada beberapa orang tua yang malu atau minder ketika memiliki anak ABK, ada pula yang terkendala jarak dan sebagainya.

"Dengan home visit, akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendampingan ABK. Harapannya, dengan dilakukan home visit, anak ABK menjadi semakin berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya sesuai harapan orang tuanya," katanya.

"Misal, ada anak ABK yang membutuhkan pelayanan pendidikan, maka akan kita sentuh melalui itu. Kita fasilitasi dan kita dampingi, pasti masyarakat akan senang dengan pelayanan seperti ini," imbuhnya.

Sementara Guru Besar Inklusi sekaligus Dosen Pendidikan Luar Biasa (PLB) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof. Dr. Budiyanto mengapresiasi langkah Kadispendik Surabaya Yusuf Masruh dalam memperluas jangkauan PLB untuk ABK dan inklusi.

Budiyanto menilai Kota Surabaya layak jadi percontohan kota lain dalam pengembangan PLB. Karena menurutnya, Kota Surabaya sudah melangkah lebih jauh daripada kota lain yang paling banyak hanya memiliki tidak lebih dari satu PLB di wilayahnya.

"Terlebih, Kota Surabaya ini konsepnya lebih ke tepat sasaran objeknya. Oleh karena itu, saran saya PLB ini juga perlu dikembangkan lagi, agar layanan ABK baik yang belum maupun sudah masuk di sekolah inklusi itu punya hak pelayanan pendidikan. Pendidikan anak inklusi ini harus ada dua, selain layanan pendidikan umum juga layanan khusus ABK," kata Budiyanto.

Dalam penanganan PLB di Kota Pahlawan, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) siap membantu. Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya Unesa sudah bekerjasama dengan Dispendik Surabaya dalam penanganan PLB.

"Alhamdulillah Unesa juga masih terus bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Surabaya, begitu juga dengan Kepala Bidang SMP Dispendik sebelumnya, kala itu kita bekerjasama bagaimana meningkatkan potensi baik yang berdekatan dengan PLB," ia menerangkan.

Sebagai informasi, untuk jam belajar mengajar ABK di setiap jenjang PLB masing-masing berbeda. Pada jenjang SD maksimal 5 jam, sedangkan untuk jenjang SMP maksimal 3 jam per minggu. "Nah ini kan sekolah-sekolah masih kekurangan tenaga pendidik ABK, maka solusinya mengembangkan lagi potensi PLB," ia menuturkan.

Agar pelayanan ABK dan inklusi di Kota Pahlawan semakin maksimal, Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto akan melakukan pendataan anak-anak istimewa tersebut melalui aplikasi Sayang Warga.

Tomi mengaku, selama ini anak ABK dan inklusi di Kota Surabaya belum terdata secara keseluruhan, oleh karena itu dengan aplikasi Sayang Warga akan memudahkan untuk memberikan intervensi. "Nantinya di dalam aplikasi itu akan muncul berapa total anak ABK di Kota Surabaya saat ini, secara real time. Dengan data tersebut, akan lebih mudah memberi intervensi," kata Tomi.

Nanti pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Surabaya untuk mendata lebih lanjut sesuai dengan spesifikasinya. Misalnya, anak down syndrome, tuna netra, inklusi dan lain sebagainya akan dibedakan dan disesuaikan dengan pelayanan serta penanganan yang berbeda.

"Sehingga nantinya masing-masing dinas pun memberikan penanganan berbeda-beda, misal Dispendik menangani dari segi pendidikan anak ABK, DP3APPKB menangani anak-anak ABK yang bermasalah dalam keluarga atau pribadi, sedangkan Dinkes juga akan menangani masalah kesehatannya, begitu pula dengan Dinsos yang juga memberikan intervensi berbeda," ia menguraikan.

Dispendik dan DP3APPKB Surabaya Maksimalkan Tenaga Pendidik PLB hingga Pendataan ABK