JATIMNET.COM, Surabaya - Indonesia meminta komunitas Internasional untuk menentang penindasan, serta ancaman perampasan wilayah, yang dialami penduduk Palestina.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam Forum PBB tentang Palestina, di Markas Besar PBB, di New York, Kamis 4 April 2019.

Dalam pidato kuncinya, menteri luar negeri (menlu) menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi warga Palestina semakin bertambah dengan adanya penghancuran rumah dan pengusiran penduduk.

Selain itu, Israel melakukan berbagai tekanan politik, ekonomi, dan sosial terhadap Palestina, termasuk menyita penerimaan pajak Palestina, yang merupakan porsi besar dari pendapatan Palestina.

BACA JUGA: Indonesia Kecam Kekerasan Israel di Palestina

Kekerasan otoritas dan para pendatang (settlers) Israel juga semakin meluas, termasuk penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa.

“Perampasan atau aneksasi atas wilayah Palestina sedang berlangsung secara perlahan dan tidak manusiawi. Semua negara harus menentang hal ini,” kata Menlu Retno dalam keterangan tertulis Kemlu RI, Jumat 5 April 2019.

Menlu RI menekankan kembali bahwa Palestina adalah prioritas Indonesia.

Tahun ini Indonesia telah meningkatkan bantuan untuk lembaga pengungsi PBB (UNRWA) serta meluncurkan program peningkatan kapasitas untuk rakyat Palestina.

Indonesia juga akan menyelenggarakan pertemuan khusus tentang Palestina, saat Presidensi di DK PBB pada Mei 2019.

A gradual, inhumane, and de facto annexation is gradually unfolding. I called upon states to reject, in the strongest possible term, the de facto annexation. pic.twitter.com/u1bWYZHraq
— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) 4 April 2019

Menlu Retno menyerukan agar komunitas internasional meneruskan bantuan kemanusiaan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Palestina, di samping menyampaikan pesan agar negara-negara anggota PBB tidak memindahkan kedutaannya ke Jerusalem, serta menghormati berbagai resolusi DK PBB terkait penyelesaian isu Palestina.

Selain itu, Menlu RI menyerukan kembali harapan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.

"Saat ini, Palestina dan kekuatan penjajah tidak berada pada posisi yang sama. Merupakan tanggungjawab komunitas internasional untuk mengangkat posisi Palestina dan melindungi hak-hak rakyat Palestina,” tutur dia.

Permanent Observer Palestina untuk PBB Riyad Mansour, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia.

BACA JUGA: Pemuda Palestina Berbagi Cerita Tragedi Kemanusiaan di Banyuwangi

"Indonesia adalah sahabat baik Palestina, terima kasih atas segala upaya yang telah dilakukan Indonesia guna memajukan isu Palestina di forum PBB,” kata Riyad.

Penyelenggaraan UN Forum on Palestine menarik perhatian berbagai kalangan dan dihadiri oleh perwakilan dari negara anggota PBB, LSM internasional, organisasi internasional dan akademisi.

Panelis berasal dari mantan pejabat tinggi di Palestina, aktivis dan pengacara HAM, serta Special Rapporteur PBB.

Tema yang diangkat adalah “the threat of de facto annexation”. Dalam konsep hukum internasional, okupasi atau penguasaan wilayah, bersifat sementara.

BACA JUGA: Tarif Bea Masuk Produk Kurma dan Zaitun Palestina Dihapus

Namun, yang dilakukan Israel saat ini mengarah kepada perampasan wilayah (aneksasi) yang dilarang dalam hukum internasional. Berbagai kebijakan Israel, akhir-akhir ini dikhawatirkan semakin menjauhkan bangsa Palestina dari aspirasi kemerdekaan mereka. (ant)

Indonesia Serukan Komunitas Internasional Menentang Penindasan dan Aneksasi Palestina