JATIMNET.COM, Surabaya — Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) mengerahkan sekitar 600 armada truk dalam aksi demonstrasi di Surabaya, Rabu, 30 September 2026. Massa membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan langsung dengan operasional pengemudi angkutan barang.

Tuntutan GSJT mencakup persoalan barcode pembelian BBM subsidi, regulasi kendaraan towing, santunan korban kecelakaan kapal, hingga kemacetan panjang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Koordinator GSJT Supriyono mengatakan persoalan barcode BBM subsidi menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut. Ia meminta Pertamina memberikan kejelasan mengenai barcode pengemudi yang diblokir maupun kuota BBM subsidi yang tiba-tiba hilang.

“Persoalan kami masih tetap sama berkaitan dengan barcode yang diblokir, yang kuotanya hilang, bahkan ada yang diblokir secara permanen,” kata Supriyono.

Menurut Supriyono, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas pengemudi truk. Ia menilai pengemudi yang selama ini bergantung pada BBM subsidi membutuhkan mekanisme yang jelas ketika menghadapi pemblokiran barcode atau persoalan kuota.

“Karena respon bahkan apa yang dilakukan Pertamina selama ini jelas-jelas melanggar beberapa kesepakatan,” ujarnya.

Selain BBM subsidi, GSJT mempersoalkan status dan regulasi kendaraan towing. Mereka meminta pemerintah memperjelas klasifikasi kendaraan tersebut, termasuk mengenai akses terhadap BBM subsidi.

“Terkait regulasinya itu juga belum jelas, apakah mereka ikut di car carrier atau mereka ikut tersendiri. Karena hari ini mereka tidak boleh isi BBM subsidi,” kata Supriyono.

Ia menjelaskan, pembatasan tersebut turut memengaruhi biaya operasional pengemudi towing. Pengeluaran meningkat, sedangkan pendapatan yang mereka terima tidak ikut bertambah.

“Sehingga pengeluaran mereka lebih banyak dan upah mereka lebih sedikit yang didapat,” ujarnya.

GSJT juga meminta Dinas Perhubungan Jawa Timur menjelaskan spesifikasi dan regulasi kendaraan angkutan barang. Menurut mereka, kepastian aturan diperlukan agar pengemudi maupun pelaku usaha angkutan dapat menjalankan kegiatan tanpa menghadapi ketidakjelasan regulasi.

“Kalau semua clear, dari Dishub mampu menjelaskan terkait soal spesifikasi kendaraan, dari Pertamina akhirnya kami diberikan kelonggaran berkaitan soal barcode untuk kawan-kawan towing, kami akan ke Kantor Gubernur,” kata Supriyono.

Tuntutan lain menyangkut santunan bagi korban kecelakaan kapal. GSJT meminta perhatian lebih terhadap keluarga korban yang meninggal dunia, terutama anak-anak yang kehilangan orang tua sebagai tulang punggung keluarga.

“Harapan kami itu akan ada subsidi ataupun ada semacam beasiswa bagi anak-anak yang ditinggal,” ujarnya.

GSJT juga mendorong pemerintah mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas kemacetan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Supriyono menyebut antrean kendaraan di kawasan tersebut mencapai sekitar 20 kilometer dan berdampak terhadap pengemudi truk.

“Harapan kami untuk dihadirkan para pemangku kebijakan di Banyuwangi berkaitan soal kemacetan yang sampai 20 kilometer,” katanya.

Menurut dia, antrean panjang membuat kendaraan menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan. Kondisi itu kemudian meningkatkan konsumsi BBM sekaligus biaya kebutuhan hidup para pengemudi.

“Akhirnya menyebabkan kawan-kawan pengemudi truk khususnya itu melakukan pembengkakan biaya, solarnya lebih banyak dan biaya hidup mereka lebih tinggi,” ucapnya.

Dalam aksi tersebut, GSJT memperkirakan sekitar 800 peserta datang bersama 600-an armada truk. Massa tidak hanya berasal dari 28 kabupaten/kota di Jawa Timur, tetapi juga dari sejumlah daerah lain, termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Jakarta, dan Sumatra.

“Kalau armada kisaran 600-an, kalau pesertanya mungkin sekitar 800-an,” kata Supriyono.

Rombongan truk memasuki Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Di kawasan Bulog, massa kemudian terbagi menjadi dua jalur. Sebagian kendaraan bergerak menuju Panjang Jiwo, sedangkan rombongan lainnya melanjutkan perjalanan melalui Wonokromo sebelum kedua kelompok kembali bertemu di kawasan Pertamina.

“Kami ambil di Ahmad Yani. Setelah itu kami akan pisah di Bulog. Yang satu akan bergeser ke jalur Panjang Jiwo, yang satu tetap lurus lewat jalur Wonokromo sampai nanti ketemu di Pertamina,” ujarnya.

GSJT menjadwalkan aksi tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 30 September hingga 2 Oktober 2026. Massa berencana bertahan di kawasan Pertamina sembari menunggu tindak lanjut atas tuntutan yang mereka sampaikan.

“Karena ini sudah kesekian kali berkaitan dengan Pertamina, kami akan bertahan di Pertamina,” tandas Supriyono.

600 Truk ke Surabaya, Tuntut Kejelasan BBM Subsidi hingga Kemacetan Ketapang