JATIMNET.COM, Surabaya – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menolak permintaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menurunkan ambang batas kelulusan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

"Sudah ada jawabannya, MenPAN nggak mau," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno dikonfirmasi Jumat, 16 November 2018. Pemerintah Pusat, kata Anom, memberi jawaban agar daerah mengambil nilai terbaik yang ada di bawahnya. Sebelumnya, Pemprop Jatim meminta penurunan tiga poin ambang batas kelulusan.

Anom mengatakan kementerian sudah memberikan solusi terkait banyaknya formasi yang tidak terpenuhi. Yaitu lewat sistem rangking. Dia menjelaskan dalam mekanisme awal, jika BKD membutuhkan tiga formasi maka yang melanjutkan ke tahapan seleksi selanjutnya adalah sembilan orang yang lulus passing grade.

Tapi karena banyak peserta yang tidak lolos ambang batas kelulusan, maka diambilkan berdasarkan sistem rangking. “Jadi yang ada di nomor urut satu sampai sembilan ikut tahapan selanjutnya meski tak lulus passing grade,” tuturnya.

Untuk proses pemeringkatan ada teknis sendiri. Dari arahan yang diterimanya, nilai yang diutamakan adalah hasil Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Misalkan ada peserta yang awalnya tidak lulus passing grade, tetapi punya nilai TKP tinggi kemungkinan besar bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

“Kalau ada nilai sama antar peserta, bisa mempertimbangkan nilai TIU (Tes Intelenjensia Umum) dan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan). Tergantung kebutuhan lembaga,” ungkapnya.

Tahapan selanjutnya adalah pengumuman hasil tes yang dijadwalkan pada 22-23 November 2018. Kata Anom, mereka yang lulus seleksi akan mendapatkan pemberitahuan lewat surat elektronik (email). Nantinya mereka akan mengikuti tes tahapan selanjutnya yaitu seleksi kompetensi bidang (SKB).

“Jadwal pelaksanaan SKB masih akan diberitahukan selanjutnya,” paparnya. Hingga hari terakhir pelaksanaan ujian, BKD mencatat hanya 6,61 persen peserta yang lulus sesuai passing grade awal yaitu 298.