JATIMNET.COM, Mojokerto - Ratusan warga yang tinggal berdekatan dengan area perlintasan proyek double track (rel ganda) PT KAI di Desa Mojoranu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto menggelar unjuk rasa, Rabu, 8 Juli 2020. Unjuk rasa ini menyikapi rencana KAI yang akan membangun jembatan layang (flyover) sebagai ganti akses antar dusun yang akan ditutup untuk proyek double track Jakarta-Surabaya.

Warga membentangkan poster-poster berisi tuntutan pembuatan jalur terowongan (underpass) sebagai jalan penghubung antar dusun. Sebelumnya akses jalan antar tiga dusun yakni Dusun Mojoranu, Karangnongko, dan Kedawung Wetan terhubung melalui perlintasan tanpa palang pintu di depan balai Desa Mojoranu.

Salah seorang warga, Sutrisno, menjelaskan aksinya bersama ratusan warga hanya menginginkan dibuatnya pengganti jalan penghubung antar dusun berupa terowongan. Sebab, sebelumnya PT KAI berencana mengubah jalur perlintasan tanpa palang pintu menjadi jembatan layang.

BACA JUGA: Jalur Ganda Kereta Api Segera Diujicobakan

"Kita kemarin tiba-tiba mendapatkan desain kalau di lokasi itu akan dibangun penyeberangan flyover gitu. Menurut kita sangat tidak cocok dan memberatkan masyarakat. Belum lagi kalau ada warga dua dusun lainnya meninggal dunia dimakamkannya di Dusun Mojoranu, lewatnya jalan itu, enggak ada jalan lagi," katanya.

Selain itu, menurutnya, PT KAI tidak melakukan komunikasi dengan warga setempat atas rencana pembuatan jembatan layang tersebut.

"Kita hanya meminta terowongan itu saja, minimal sepeda motor bisa melintas. Jadi aktivitas warga antar dusun seperti anak-anak sekolah, ibu-ibu pengajian, apalagi proses pemakaman warga tidak terkendala," ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Satgas Pengawasan Pengembangan Perkeretaapian Indonesia Wilayah Jawa Timur Reza Maulana mengatakan akan menampung dan menuruti keingingan warga yang sudah diakomodir bersama perangkat desa saat audiensi bersama di Balai Desa Mojoranu.

BACA JUGA: Ning Ita Sambut Percepatan Transportasi Jalur Ganda PT KAI

"Kami akan penuhi tuntutan tersebut untuk mengganti bangunan perlintasan sebidang tanah yang sudah direncanakan untuk flyover akan diganti sesuai aspirasi masyarakat dibuatkan underpass," katanya.

Namun menurutnya, pembangunan underpass seperti yang diminta masyarakat bukan tanpa risiko. Sebab akses air melebihi ketinggian tanah sehingga rawan banjir atau genangan air. Untuk itu, pihaknya akan melakukan kesepakatan dan warga harus siap menanggung konsekuensinya.

"Permintaan warga juga tidak terlalu jauh dari lokasi semula, nanti akan kita buatkan underpass yang tidak jauh dari Balai Desa. Masyarakat juga siap menanggung risiko. Kalau secara kajian, ingin bebas dari gangguan ya dibuatnya harus agak sebelah timur. Namun warga menolak karena terlalu jauh," kata Reza.