Logo

Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Probolinggo Ajak Masyarakat Bunyikan Klakson

Reporter:,Editor:

Minggu, 18 September 2022 07:40 UTC

Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Probolinggo Ajak Masyarakat Bunyikan Klakson

TOLAK BBM. Massa DPD PKS Kabupaten Probolinggo menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM dan mengajak masyarakat membunyikan klakson sebagai tanda setuju di depan Alun-alun Kraksaan, Minggu, 18 September 2022. Foto: Zulkiflie

JATIMNET.COM, Probolinggo – Para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Probolinggo menggelar aksi penolakan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan pemerintah.

Aksi tersebut dilakukan di depan Alun-alun Kraksaan, Minggu 18 September 2022. Mereka membentangkan spanduk bernada penolakan.

Tak hanya itu, pengemudi kendaraan bermotor yang tengah melintas juga diminta untuk membunyikan klakson kendaraannya sebanyak dua kali sebagai bentuk dukungan mereka. 

Ketua DPD PKS Kabupaten Probolinggo Rifki Abdillah mengatakan permintaan agar pengemudi membunyikan klaksonnya bertujuan sebagai bentuk dukungan mereka terhadap penolakan kenaikan harga BBM. 

BACA JUGA: Pengurus PKS Jatim Jenguk Kiai Abdul Jalal Probolinggo

"Ini langkah kreativitas kami sebagai upaya meminta pendapat pengemudi kendaraan bermotor soal kenaikan harga BBM. Karena mereka tak bisa menyampaikan aspirasinya langsung, maka membunyikan klakson dua kali menjadi bukti dukungan mereka," kata Rifki. 

Menurut Rifki, kenaikan harga BBM sangat berdampak terhadap masyarakat khususnya kepada para ibu. Mereka yang lebih dulu terdampak kenaikan harga BBM karena berpengaruh langsung dengan harga bahan pokok. 

BACA JUGA: Tolak Kenaikan BBM, PKS Jatim: Membuat Masyarakat Makin Menderita

"Pemerintah terkesan menutup mata, dimana saat ini masih proses pemulihan ekonomi. Apalagi, pemerintah terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang manfaatnya belum bisa dimanfaatkan," katanya.

Rifki mengingatkan pemerintah karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan dan bergantung terhadap BBM bersubsidi, seperti kalangan ojek online dan nelayan.

"Karena itu, kenaikan harga BBM harus dibatalkan," katanya. Untuk mengamankan aksi ini, Polres Probolinggo menerjunkan sekitar 100 personel.