JATIMNET.COM, Surabaya – Sebanyak 32.460 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bakal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 1 Februari 2026.

Kebijakan tersebut memicu reaksi dari Ekonom Universsitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Fatkur Huda. Menurutnya, pengangkatan puluhan ribu karyawan SPPG menjadi PPPK memiliki dua sisi berbeda.

Kebijakan itu dinilai rasional dengan alasan masih banyak tenaga gizi yang bekerja di SPPG tanpa status aparatur sipil negara (ASN). Selama ini, mereka tidak memiliki kepastian hukum maupun perlindungan sosial.

“Dengan menjadikan sebagian pegawai strategis seperti Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan sebagai PPPK, pemerintah menunjukkan keseriusan membangun sistem kerja berbasis kompetensi dan akuntabilitas,” ujar Fatkur dalam keterangan tertulis yang dikutip Jatimnet.com, Minggu, 25 Januari 2026.

Fatkur menjelaskan, status PPPK memberikan kepastian hukum, sistem penggajian yang lebih adil, serta mekanisme evaluasi kinerja yang jelas.

BACA: Pegawai SPPG Diangkat PPPK Dinilai Tak Adil bagi Nakes dan Guru Honorer

Hal ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan program MBG yang berdampak langsung pada kesehatan anak dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menekankan reformasi aparatur berbasis kinerja dan profesionalisme,” tambahnya.

Meski demikian, Fatkur mengingatkan adanya potensi kesenjangan struktural antara pegawai inti yang diangkat menjadi PPPK dan para relawan lapangan yang selama ini berperan besar dalam operasional MBG.

Relawan seperti juru masak, petugas distribusi, dan tenaga administrasi justru tidak termasuk dalam skema pengangkatan tersebut.

“Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa memunculkan rasa ketidakadilan dan menurunkan motivasi kerja relawan. Padahal mereka adalah tulang punggung operasional program,” tegasnya.

BACA: 140 Pasien Terdampak Dugaan Keracunan MBG di Mojokerto Dinyatakan Pulih

Selain itu, ia juga menyoroti sifat kontraktual PPPK yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian karier. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2018, masa kerja PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi serta penilaian kinerja.

“Ketidakpastian kontrak sering menimbulkan kecemasan, terutama bagi tenaga yang sudah lama mengabdi. Ini perlu mendapat perhatian serius,” kata Fatkur.

Ia menekankan, pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK seharusnya menjadi pintu masuk reformasi kebijakan gizi publik yang lebih adil dan inklusif.

Pemerintah perlu memastikan adanya pengakuan terhadap kontribusi relawan, termasuk melalui pelatihan bersertifikat dan jalur pengembangan kapasitas.

32 Ribu Pegawai SPPG Diangkat PPPK, Ekonom Umsura: Bisa Memunculkan Rasa Ketidakadilan