JATIMNET.COM, Surabaya – Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk kedua terbesar setelah Jawa Barat memiliki dinamika politik dan ekonomi yang diperhitungkan setelah DKI Jakarta.

Potensi sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi serta investasi yang menjanjikan menyeret banyak kepentingan, termasuk pengusaha dan politisi.

Bukannya menjaga etika yang sehat dalam berusaha dan berpolitik, beberapa dari mereka sengaja melanggar aturan hukum atau menyiasati aturan demi kepentingan kelompok usaha dan politik penguasa daerah.

Melihat potensi pelanggaran hukum terutama korupsi di Jawa Timur, aparat penegak hukum melakukan penindakan pada beberapa kepala daerah di provinsi yang kini dipimpin Khofifah Indar Parawansa tersebut.

BACA JUGA: Kronologi Penangkapan Bupati Sidoarjo oleh KPK

Dalam 12 tahun terakhir, aparat penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan melakukan penindakan korupsi yang melibatkan hampir seluruh kepala daerah di Jawa Timur seperti Kabupaten Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, Tulungagung, Situbondo, Banyuwangi, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Batu, dan lain-lain.

Yang terbaru di Sidoarjo. Bupati periode 2010-2015 dan 2015-2020 Saiful Ilah ditangkap KPK, Selasa petang, 7 Januari 2020. Bupati sebelumnya, Win Hendarso yang menjabat dua periode pada 2000-2005 dan 2005-2010 juga ditindak kejaksaan dalam kasus korupsi kas daerah.

BACA JUGA: KPK Periksa Plt Wali Kota Pasuruan

Wali Kota Pasuruan non aktif periode 2016-2021 Setiyono juga ditindak KPK tahun 2018 dalam kasus suap proyek Pusat Layanan Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Di Kabupaten Mojokerto, mantan bupati periode 2010-2015 dan 2015-2020 Mustofa Kamal Pasa ditindak KPK tahun 2018 dalam kasus suap perizinan dan korupsi proyek fisik serta jual beli jabatan. Sebelumnya, mantan Bupati Mojokerto periode 2000-2005 dan 2005-2008 Achmadi tersangkut korupsi yang disidik kejaksaan.

Tahun 2017, mantan Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus, terseret kasus korupsi suap yang ditangani KPK dan melibatkan pejabat Pemkot dan DPRD Kota Mojokerto.

Di Kota Madiun, mantan Wali Kota periode 2009-2014 dan 2014-2019 Bambang Irianto ditindak KPK tahun 2017. Mantan Bupati Jombang periode 2013-2018 Nyono Suharli Wihandoko juga ditahan KPK dalam kasus jual beli jabatan ASN.

BACA JUGA: Berikut Kepala Daerah di Jatim Yang Terjerat Perkara Korupsi

Mantan Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar non aktif Muhammad Samanhudi Anwar juga ditindak KPK pada 2018 terkait proyek pembangunan. Sedangkan mantan Wali Kota Batu dua periode Edy Rumpoko juga ditindak KPK tahun 2018.

Tahun 2008, Bupati Situbondo Ismunarso juga ditahan KPK dalam korupsi investasi dana kas daerah. Bupati Banyuwangi periode 2005-2010 Ratna Ani Lestari juga ditindak Kejaksaan Agung tahun 2012 dalam perkara korupsi penggelembungan dana ganti rugi lahan untuk bandara.

Sebagian besar mantan bupati atau wali kota di atas masih berusaha melanggengkan kekuasannya di daerah dengan mendorong anggota keluarga mereka terutama anak dan istri untuk maju dalam Pilkada periode berikutnya.

BACA JUGA: Mantan Wali Kota Batu Divonis 3 Tahun

Ketua Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Surabaya, Satria Unggul Wicaksono, menanggapi menjamurnya dinasti politik korupsi di Jawa Timur termasuk di Sidoarjo.

"Dari riset kami, Sidoarjo menjadi salah satu daerah yang berpotensi besar terjadi politik dinasti," kata Satria, Rabu, 8 Januari 2020.

Menurutnya, dari hasil riset yang dilakukan terhadap 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada 2020, terdapat 13 kabupaten/kota yang berpotensi terjebak politik dinasti, termasuk Sidoarjo.

Kawal Putusan MK, Mahasiswa dan Jurnalis KIM Plus Demo Kecam Politik Dinasti

Dinasti Politik Korupsi di Jawa Timur Terus Menjamur