Kamis, 19 November 2020 23:00 UTC
Ilustrasi vaksin Covid-19
JATIMNET.COM, Gresik – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah soal rencana vaksin Covid-19 melalui web seminar, Kamis, 19 November 2020.
Sosialisasi menghadirkan narasumber Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gresik dan disiarkan melalui radio dan media sosial Pemkab Gresik.
Kepala Dinas Kominfo Gresik Budi Raharjo mengatakan pihaknya terus melakukan diseminasi tentang kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui pengadaan vaksin.
BACA JUGA: Pemkab Ponorogo Ajukan 14 Ribu Vaksin Covid-19
Budi mengatakan tata kelola pembuatan vaksin tidak mudah dan juga tidak bisa instan, harus melalui proses panjang mulai dari pembuatan, uji coba, produksi, sampai penggunaaannya.
"Melalui diseminasi oleh yang berkompeten diharapkan masyarakat tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Tidak abai hanya karena berharap pada vaksin yang masih melalui proses panjang," katanya.
Kekebalan kelompok (herd immunity), menurutya, dapat diwujudkan dengan cara menjaga yang rentan dari tertular jika lingkungannya sehat dan patuh protokol.
Tujuannya webinar ini ingin membangun kesadaran bersama akan arti pentingnya protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.
BACA JUGA: Berikut Waktu yang Dibutuhkan Agar Vaksin Sinovac Bisa Digunakan di Jatim
"Wujud kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam pemberantasan dan pencegahan penyebaran oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kementerian Kominfo, dan Dinas Kominfo Gresik," ujarnya.
Sementara itu, dalam pemaparannya, Ketua IDI Gresik Umar Nur Rahman menerangan jika proses vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah dilakukan dalam tiga fase.
Fase pertama sudah dilakukan dan diujicoba terhadap kurang dari 100 orang. Fase kedua sudah diujicoba kepada 400 sampai 600 orang.
"Baru kemudian tahap tiga di Bandung diuji ke masyarakat lebih banyak, jadi vaksin ini butuh persiapan aman dan stabil serta efisien dan terus ada pengawasan BPOM," katanya.