Logo

Luhut Nilai Utang Indonesia Masih Wajar

Reporter:

Kamis, 23 August 2018 08:16 UTC

Luhut Nilai Utang Indonesia Masih Wajar

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan saat menjelaskan posisi utang negara di Membahas Global Ekonomi Masa Kini di Indonesia. FOTO: Arif Ardliyanto.

JATIMNET.COM, Surabaya – Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjahitan menilai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia masih wajar. Utang sebesar Rp 4.996 triliun bersifat jangka panjang dan 44 persen diantaranya adalah utang warisan.

“Utang kita bagus kok, utang itu bersifat jangka panjang,” katanya setelah acara ‘Membahas Global Ekonomi Masa Kini di Indonesia’ di Ranch Market bersama Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya, Kamis, 23 Agustus 2018.

Luhut mengatakan, banyak orang membahas utang Indonesia yang tidak wajar. Menurutnya kebutuhan utang juga untuk kepentingan jangka panjang.

“Kalau ndak tahu (persoalan utang) nggak usah ngomong. Utang itu akan kita bayar dalam bentuk rupiah,” terangnya.

Seperti dalam pengembangan bisnis, dana yang dipergunakan bukan dari uang pribadi, melainkan dana dari bank. Sedangkan perbankan akan mencairkan dana untuk proyek-proyek yang dinilai sehat.

Fakta itu juga terjadi pada Indonesia. Saat ini Indonesia dinilai negara yang sehat dan mampu untuk membayar utang. Untuk itu, perbankan dunia juga tidak ragu mengucurkan utang untuk pembangunan-pembangunan dalam negeri. “Bank masih mau ngasih pinjaman kalau proyek yang terbangun dalam kondisi bagus,” beber Luhut.

Utang ini sebetulnya menguntungkan Indonesia, karena jangka waktu pembayaran sangat lama (long term), rata-rata 18 tahun. Sedangkan selama waktu itu, Indonesia sudah mampu berkembang dengan potensi-potensi yang ada. Artinya, pembangunan yang dilakukan bisa mengangkat potensi ekonomi yang berada di daerah-daerah.

Kondisi dalam negeri saat ini berbeda dengan Malaysia. Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 2000-2001 itu menilai Malaysia dalam meminjang dana tidak melakukan transparasi. Sementara Indonesia mengedepankan keterbukaan dalam meminta pembiayaan ke bank maupun penggunaan dana pinjaman tersebut.

Jumlah utang itu, jelas dia bukan hanya utang dari pemerintahan era Presiden Joko Widodo, tetapi utang pemerintah masa lalu. Sehingga jumlahnya cukup besar dan terkesan era Joko Widodo memiliki utang jumbo. “Utang itu campuran, bukan pemerintah sekarang saja,” aku dia.