JATIMNET.COM, Blitar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar mengusulkan anggaran sebesar Rp 13 miliar, untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dana untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu dianggarkan secara multiyears pada 2019 dan 2020.

KPU juga sudah mengusulkan rancangan anggaran Pilkada ini, ke Pemkot Blitar. Meski telah diajukan, rancangan anggaran ini masih perlu direvisi.

"Kami sudah usulkan ke Pemkot sebesar Rp 13 miliar. Tapi masih menunggu apakah ada revisi lagi atau tidak. Kami masih menunggu persetujuan pemkot," kata Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam, saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Senin 24 Juni 2019, siang.

Menurut Umam, pelaksanaan Pilkadai Kota Blitar memang masih September 2020. Tetapi, tahapan pelaksanaannya sudah dilakukan pada akhir 2019. Untuk proses penganggaran pelaksanaan Pilkada, harus dimulai pada tahun 2019.

BACA JUGA: Pilkada Surabaya, Waspadai Strategi "Angsa Berenang" Calon dari Parpol Baru

"Sistem penganggaran dana Pilwali multiyears. Sekarang kami masih membagi berapa anggaran untuk 2019 dan anggaran untuk 2020," imbuhnya.

Selain menyiapkan anggaran untuk Pilkada 2020, para komisioner KPU Kota Blitar juga masih punya sisa pekerjaan dari Pemilu 2019.

Ada tiga agenda sisa Pemilu 2019 yang harus diselesaikan para komisioner baru KPU Kota Blitar, di antaranya penetapan suara sah masing-masing partai politik, penetapan kursi, dan penetapan calon legislatif DPRD Kota Blitar.

Penetapan tiga agenda itu menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

BACA JUGA: KPU Banyuwangi Bahas Anggaran Pilkada secara Internal

"Keputusan MK dijadwalkan pada 1 Juli 2019. Tiga hari setelah itu, kami harus melakukan penetapan suara sah parpol, kursi, dan calon legislatif," pungkas Umam.

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulan Bencana Daerah (PBD) Kota Blitar, Hakim Sisworo beberapa waktu lalu mengatakan, Pemkot Blitar masih memverifikasi anggaran untuk Pilwali pada 2020.

Menurut Hakim, anggaran total untuk Pilwali sekitar Rp 20 miliar. Anggaran itu digunakan oleh KPU, Bawaslu, pengamanan, dan Pemkot Blitar.

Pemkot Blitar akan membahas lagi anggaran Pilwali, setelah penetapan Pemilu 2019 dari Mahkamah Konstitusi (MK). "Usulan anggarannya masih kami verifikasi lagi. Nanti setelah penetapan MK akan kami bahas lagi," katanya.