Jumat, 8 Februari 2019 - 12:19
JATIMNET.COM, Jakarta - KLHK akan membentuk tim terpadu untuk melakukan kajian tentang kemungkinan penutupan sementara Pulau Komodo di kawasan Taman Nasional (TN) Komodo. Tim ini juga akan membuat prediksi masa depan pengelolaan TN Komodo sebagai kawasan eksklusif.
Setelah nanti terbentuk, tim akan segera bekerja melaporkan hasil kajiannya kepada Menteri LHK paling tidak pada Juli 2019. Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno menjelaskan bahwa semua pihak bersepakat bahwa TN Komodo merupakan situs warisan dunia yang harus benar-benar dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
BACA JUGA: KLHK Wacanakan Penutupan Sementara TN Komodo
"Oleh karenanya, perlu dilakukan perbaikan tata kelola khususnya terkait dengan pengamanan dan perlindungan satwa Komodo termasuk ketersediaan mangsanya, terutama Rusa," jelas Wiratno dalam siaran pers yang diterima Jatimnet, Kamis 7 Februari 2019.
Kesepakatan lain yang diperoleh juga adalah pengaturan pintu masuk jalur kapal dan penjualan tiket masuk menuju TN Komodo akan ditetapkan melalui satu pintu, yaitu Pelabuhan Labuhan Bajo.
Pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas pariwisata juga akan ditingkatkan, seperti pada aktivitas melihat satwa Komodo, snorkling, diving, serta kegiatan lainnya.
BACA JUGA: TWA Kawah Ijen Ditutup Tiga Hari
Penutupan atau pembukaan kembali suatu kawasan konservasi diputuskan atas pertimbangan ilmiah dan kondisi tertentu. Untuk TN Komodo, tim terpadu akan memberikan rekomendasi kepada KLHK melalui Direktorat Jenderal KSDAE pada bulan Agustus 2019.
Wiratno juga mengatakan apabila rekomendasi tim terpadu memutuskan untuk ditutup, paket wisata yang telah terlanjur dipasarkan tetap dapat dilanjutkan, kecuali di Pulau Komodo dan akan mulai berlaku pada Januari 2020.
"Rencana penutupan memang hanya Pulau Komodo, jadi tidak semua kawasan TN Komodo.", Ujar Wiratno.
BACA JUGA: Pendakian Semeru Ditutup Awal Tahun 2019
Ia mengatakan pengkajian tarif masuk juga akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan para operator wisata dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA).
Sistem pengelolaan pengunjung, pusat informasi, serta penguatan kelembagaan masyarakat untuk konservasi dan ekonomi juga akan diatur secara menyeluruh. Peluang kerjasama penguatan fungsi dan perizinan jasa wisata alam dan sarana wisata alam juga dapat dijajaki sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
