Reporter
Khoirotul LathifiyahSenin, 20 Mei 2019 - 14:26
JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengikuti politik praktis dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut untuk meminimalisir terjadinya konflik atau fanatisme ketokohan dalam berpolitik.
“Arahan Bu Wali (Wali Kota Tri Rismaharini) sudah jelas, kami (ASN) adalah pelayan masyarakat. Jadi sudah seharusnya bekerja untuk masyarakat,” kata Kepala Humas Pemkot M. Fikser saat diwawancarai melalui telepon, Senin 20 Mei 2019.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pun sudah melayangkan surat kepada seluruh ASN tertanggal 27 Desember 2017, Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
BACA JUGA: Pemprov Jatim Gencar Lakukan Pembinaan ASN
Fikser menyampaikan dalam peraturan tersebut melarang semua ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pemkot sudah memberikan sosisalisasi kepada ASN, agar tidak berpihak selama pesta demokrasi.
“Memiliki pilihan berbeda itu diperbolehkan, tapi harus netral pada saat bestatus ASN,” kata dia.
Menurutnya, semua ASN sudah mengetahui peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika terdapat ASN yang melanggar, ia harus bisa menerima ketentuan hukum secara pribadi.
“Kalau ada, menurut saya itu sudah oknum, perorangan atau pribadi bukan lagi membawa institusi maupun ASN,” kata Fikser.
BACA JUGA: Guru Honorer Tebar Ancaman kepada Jokowi
Apalagi jika sampai mengancam maupun mencemarkan nama baik Kepala Negara, yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang, lanjut Fikser, sudah melanggar hukum. Menurutnya kepolisian sudah tepat menangkap oknum yang melakukan ancaman.
Ia berharap ASN Kota Surabaya fokus menjalankan tugas dan melayani masyarakat sesuai arahan wali kota. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tanggung jawab ASN untuk menjaga sendi-sendi negara agar tetap bersatu.
“Alhamdulillah di Surabaya tidak ada masalah, dan semoga tidak ada masalah serupa atau ASN yang melakukan politik praktis,” katanya.
