JATIMNET.COM, Surabaya - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjanjikan penanganan seluruh perkara korupsi tuntas sebelum perhelatan Pilkada serentak 2020. Alasannya, ia khawatir kasus korupsi yang tak selesai, terlebih yang melibatkan nama calon kepala daerah, jadi komoditas untuk menjatuhkan lawan politik.

"Saya tidak ingin ada yang bermain saat Pilkada,” katanya dalam rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Timur di Grand City Surabaya, Surabaya, Kamis 9 Januari 2020.

Acara itu juga dihadiri Kepala Kejati Jatim Muhammad Dofir dan Kepala Polda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan. “Titip juga (untuk) Pak Kapolda dan Pak Kajati, kalau ada kasus korupsi atau kasus apapun yang sekarang ada di 19 kabupaten itu segera diselesaikan,” ujar Firli.

BACA JUGA: Terima Suap, Bupati Sidoarjo Resmi Jadi Tersangka KPK

Pada 2020, ada 19 kota dan kabupaten di Jatim yang menggelar Pilkada. Sidoarjo salah satunya. Selasa, 7 Januari 2020 kemarin, komisi antirasuah menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dalam operasi tangkap tangan. Ia menjadi kepala daerah ke-14 di Jatim yang terjerat perkara korupsi.

“Itu adalah gambaran kita, yang harus kita benahi. Ternyata masih ada kepala daerah yang bermain-main di pengadaan barang dan jasa, di administrasi," katanya.

BACA JUGA: Saiful Ilah, Kepala Daerah ke-14 di Jatim Yang Tertangkap KPK

Menurut Firli,menjelang masa pendaftaran calon kepala daerah, terlebih ketika ada calon yang sudah mendeklarasikan diri bersama pasangannya, biasanya muncul laporan dugaan korupsi yang ‘aneh-aneh’ ke KPK. “(Kalau) kami tangani, pasti kami disebut tidak netral,” ujarnya.

Ia mengatakan akan memetakan bakal calon kepala daerah dan dugaan keterlibatan dalam perkara korupsi. Jika terindikasi, perkara kasusnya akan diselesaikan secepatnya. Sehingga pada momentum Pilkada, tak ada calon kepala daerah yang menjalani pemeriksaan KPK. “Supaya kami dianggap netral,” katanya.

Perwira polisi berpangkat komisaris jenderal itu mengatakan juga berencana mengumpulkan seluruh bakal calon yang maju di Pilkada. Tujuannya untuk memberikan arahan tentang langkah pencegahan kasus korupsi.