JATIMNET.COM, Probolinggo – Pelaksana Harian (Plh) Bupati Probolinggo Heri Sulistyanto menyebutkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan angka stunting di Kabupaten Probolinggo mencapai 35,4 persen.

Sedangkan, hasil bulan timbang pada Agustus 2023 mencatat capaian 12,77 persen, sehingga menunjukkan disparitas yang signifikan. Hal itu disampaikannya saat pemaparan program percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kantor Pemkab Probolingo, Rabu, 29 Mei 2024.

“Ada pernyataan dari Wapres yang menyarankan agar data perhitungan SKI, untuk penurunan stunting dikaji ulang. Saat ini, Kabupaten Probolinggo menggunakan bulan timbang sebagai dasar intervensi konvergensi stunting,” ujar Heri.

Data intervensi konvergensi prevalensi stunting tahun 2023 didasarkan pada hasil bulan timbang Agustus 2022 dan pendataan keluarga tahun 2022.

Kabupaten Probolinggo menetapkan 47 desa di 16 kecamatan sebagai desa prioritas percepatan penurunan stunting melalui SK Bupati Probolinggo Nomor 050/552/426.32/2022.

BACA: Bupati Probolinggo Rembuk Stunting Secara Daring

Untuk tahun 2024, jumlah desa locus stunting berkurang menjadi 42 desa di 13 kecamatan berdasarkan SK Bupati Probolinggo Nomor 050/284/426.32/2023.

“Alhamdulillah, terjadi penurunan desa locus stunting pada tahun 2024,” katanya.

Heri menekankan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan perangkat daerah terkait berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan melibatkan 9 OPD, 15 kegiatan, 36 subkegiatan dengan anggaran Rp127.185.408.400.

Dalam upaya peningkatan kapasitas kader dilakukan pembinaan melalui Dana Desa tahun 2023 dengan melibatkan 325 desa dan berbagai tim terkait.

Heri juga menyampaikan tren prevalensi stunting di Kabupaten Probolinggo menurun dari 16,44 persen pada tahun 2020 menjadi 12,70 persen pada Februari 2024. Prevalensi stunting adalah jumlah keseluruhan permasalahan stunting yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah.

Prevalensi stunting di Kabupaten Probolinggo sebesar 12,70 persen itu telah mencapai target atau berada di bawah batas maksimal yang ditentukan pemerintah tahun 2024 sebesar 14 persen.

BACA: 80 Guru PAUD di Kabupaten Probolinggo Jalani Pelatihan Penurunan Stunting

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Benny Sampirwanto menjelaskan penilaian kinerja penurunan stunting adalah proses evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah provinsi untuk mengukur dan memastikan akuntabilitas serta transparansi kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting.

Benny menambahkan tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengukur, memastikan akuntabilitas, mengevaluasi, dan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi penurunan stunting berdasarkan indikator dan periode yang ditetapkan.

“Prinsip-prinsip penilaian meliputi integritas, akuntabilitas, transparansi, obyektivitas, dan terukur,” ujarnya.