Pemprov Jatim Diminta Ciptakan Rantai Pasok Ekonomi antar Aset Daerah

JATIMNET.COM, Surabaya – Provinsi Jawa Timur genap berusia 76 tahun pada 12 Oktober 2021. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur memberikan catatan di usia yang semakin tua tersebut. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sri Untari Biswarno mengatakan masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan Pemprov Jawa Timur untuk memperkuat perekonomian. 

"Inovasi yang ada di Pemprov masih kurang. Kolaborasi yang sifatnya mutual saling melengkapi dan menguatkan antar OPD sampai sekarang masih belum terlihat," ujarnya dalam siaran pers tertulis, Rabu, 13 Oktober 2021. 

Menurutnya, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Timur masih bisa digenjot lagi untuk meningkatkan potensi yang ada. 

BACA JUGA: Anwar Sadad Pertanyakan Angka Kemiskinan Jatim yang Masih Tinggi

Ia berharap potensi-potensi yang mengarah ke penguatan perekonomian bisa ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang nantinya bisa berdampak positif.

"Contoh kecil nih, dulu kami sudah sampaikan rumah sakit milik pemprov itu khan banyak, ada (RSU) dr. Soetomo, dr. Syaiful Anwar, dr. Soedono, rumah sakit paru, dan yang lainnya. Mereka butuh beras, gula, sayur, dan yang lainnya, kenapa tidak maksimalkan Puspa Agro untuk memasok kebutuhan rumah sakit ini," katanya. 

Pemanfaatan Puspa Agro lebih masuk dibanding menaruh uang ke sejumlah rumah sakit tersebut. 

Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. "Semisal koperasi yang mengelola kebutuhan itu, tapi ambilnya tetap di Puspa Agro. Supliernya Puspa Agro, yang membiayai Bank Jatim, Ini Jadi circle ekonomi, namanya sistem. Dari oleh dan untuk Jatim sendiri," katanya. 

"Harusnya ini bisa menjadi sistem agar Jatim jadi jaya seperti dalam lagu Mars Jatim 'Jayalah Jawa Timurku’. Caranya itu tadi bersinergi, berkolaborasi, semua pegang uang, pegang akses, apa susahnya?," katanya. 

Penguatan BUMD milik Pemprov seperti Puspa Agro sudah seharusnya dilakukan. Puspa Agro bisa mengambil pasokan sayuran dari beberapa sentra-sentra pertanian, seperti di Batu, Poncokusumo, Blitar, Kediri, dan Banyuwangi. 

BACA JUGA: Belanja Pemerintah Kurang Maksimal, Legislator: Harusnya Pertumbuhan Ekonomi Jatim Bisa Lebih Tinggi

"Ini namaya holding, tapi yang kualitasnya ultra holding agar memiliki kekuataan sinergis," katanya. 

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini juga meminta Pemprov Jatim melakukan perencanaan pembangunan dengan lebih adaptif dan lentur yang melibatkan masyarakat. 

Untari berharap dengan itu, partisipasi masyarakat bisa ditingkatkan agar jumlah pengangguran yang membengkak akibat pandemi Covid-19 bisa dikurangi.

"Data Disnaker, ada pengangguran sebanyak 42 ribu orang yang di-PHK oleh perusahaan. Maka BLK (Balai Latihan Kerja) perlu dioptimalkan untuk melatih mereka kembali guna memberikan bekal. Yang kedua, pengangguran di pedesaan itu sebenarnya kalau bantuan sosial yang bersifat padat karya dan hibah akan lebih mempercepat proses membantu masyarakat," katanya.

Terakhir, Sekretaris DPD PDIP Jatim itu menyarankan agar Pemprov Jatim mendorong masyarakat memafaatkan dunia maya untuk menambah pemasukan. 

Saat ini, kata dia, transaksi digital mencapai 60 persen. Penguatan dinas seperti Kominfo untuk diisi anak muda harus dilakukan. 

BACA JUGA: Ketua PKS Jatim Sarankan Pemprov Fokus Selamatkan Ekonomi Menengah ke Bawah

"Maka ayo nyari duit lewat dunia maya. Maka, Pemprov Jatim harus punya inovasi bagaimana memfasilitasi masyarakat Jatim nyari duit memanfaatkan dunia maya," katanya. 

Sedangkan terkait kemiskinan di Jatim, Pemprov disarankan melakukan lompatan inovasi lain agar sesegera mungkin mengurangi jumlah kemiskinan akut di Jatim.

"Dulu program yang ada pada zaman gubenur yang lalu, jalin matra dan jalin kesra masih bisa diduplikasi. Ini masih bisa menjadi solusi kemiskinan yang menusuk langsung ke jantung. Yang tidak bisa makan sudah dibantu dengan bantuan tunai dari Kemensos berupa bantuan sosial , PKH , BPNT. Maka Jatim tinggal bantu kailnya. Kailnya itu silakan Dinas Koperasi, Disnaker, Pemberdayaan Desa, dan yang lainnya ini ngumpul bareng untuk merumuskan yang nantinya dikordinasikan dengan kabupaten dan kota, jangan jalan sendiri," katanya.