Pasca Putusan MK, Pengamat Dorong Jokowi Lakukan Rekonsiliasi Kultural

Dyah Ayu Pitaloka

Jumat, 28 Juni 2019 - 04:13

pasca-putusan-mk-pengamat-dorong-jokowi-lakukan-rekonsiliasi-kultural

Ilustrasi oleh Gilas Audi

JATIMNET.COM, Surabaya – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pemilu 2019 di Jakarta, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura menyebut, Presiden RI terpilih Joko Widodo, sudah saatnya mendorong rekonsiliasi kultural. Bentuknya seperti silaturahmi, ataupun ngopi bareng, untuk penguatan karakter bangsa.

"Pak Jokowi punya tugas berat untuk bisa mendorong rekonsiliasi kultural khususnya dari pendukung pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi agar bisa menjadi bagian besar barisan sesama anak bangsa membangun bangsa di tengah tantangan polarisasi di antara kedua kubu," kata Surokim di Surabaya, Jumat 28 Juni 2019.

Menurut dia, keputusan majelis hakim konstitusi harus dihormati, kendati keputusan itu akan tetap memiliki efek mengeraskan polarisasi dua kubu yang membutuhkan rekonsiliasi, termasuk dari kebijakan hukum.

"Memang mendesakkan hukum progresif pada hakim-hakim yang masih menghadapi tantangan yang berat. Sebagai pengamat, saya sebenarnya sebelum keputusan itu digodok ada, tetap berharap secercah cerah untuk praktik hukum kami, khususnya untuk hakim konstitusi di MK. Hakim-hakim konstitusi bisa progresif sehingga akan lebih maslahat dalam perbaikan pemilu ke depan yang bagaimanapun masih banyak kekurangan dari sisi penyelenggara," katanya.

BACA JUGA: MK Tolak Eksepsi Prabowo-Sandiaga

Namun, bagaimanapun semua pihak harus menghormati keputusan ini dan terus berikhtiar mencari jalan rekonsiliasi kultural, agar polarisasi antarpendukung tidak kian mengeras dan bisa mencair.

"Kini harapan kami bisa lakukan melalui jalan kultural agar semua bisa menjadi satu dalam kebersamaan sebagai sesama anak bangsa," katanya.

Peneliti Surabaya Survey Senter (SSC) ini percaya, bahwa Jokowi punya kapasitas untuk itu.

Langkah strategik kultural, menurutnya bisa menjadi jalan rekonsiliasi pilihan. Tentunya, kata dia, hal itu tidak mudah karena dibutuhkan politik kenegarawanan level atas.

BACA JUGA: Sidang PHPU, Hakim MK Sebut Memutuskan Sengketa Berdasarkan Fakta

Menurutnya, rekonsiliasi kultural dibutuhkan, sebab putusan MK yang menolak permohonan keseluruhan Prabowo-Sandi, menempatkan situasi psikologis para pendukung dalam posisi "lose" atau kalah.

"Tentunya juga disertai harapan semoga euforia kemenangan 01 (Jokowi-Ma'ruf) tidak diglamorifikasi sehingga kian membuat pendukung 02 (Prabowo-Sandi) antipati dan bisa memberi respek," katanya.

Rekonsiliasi kultural, menurutnya memang butuh waktu panjang tetapi efeknya lebih permanen karena yang disentuh rasa kebersamaan.

"Semisal silaturahim saling memaafkan, ngopi bareng, duduk bersama pak Jokowi dalam penguatan karakter bangsa. Banyak menurut saya jalan-jalan kultural yang masih bisa ditempuh," katanya. (ant)

Baca Juga