Kasus Stunting Jember di Bawah Rata-rata Jatim, Bupati Jember Ungkap Harus Ada Tindakan Nyata

JATIMNET.COM, Jember - Pemerintah Kabupaten Jember, mendapat kunjungan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dalam rangka membangun konvergensi percepatan penurunan stunting di Pendapa Wahyawibawagraha, Selasa 8 Maret 2022.

Dalam sambutanya, Bupati Jember, Hendy Siswanto mengungkapkan saat ini stunting di Kabupaten Jember berada di bawah rata-rata yang ada di Jawa Timur. 

"Posisi itu bukan nilai yang membanggakan, kita harus terus menursus berusaha keras, dan kesempatan ini harus kita lakukan, krena itu mas depan anak cucu kita," ungkap Hendy, Selasa 8 Maret 2022. 

Jika penurunan stunting ini gagal, menurut Hendy, sama saja menurunkan kualitas negeri ini. "Membuat kualitas Jember ini kualitas yang menurun kedepannya nanti. 10-15 tahun persoalan ini akan menjadi nyata," tegas Hendy.

Baca Juga: Stunting di Surabaya Turun Jadi 1.657

Selain itu, menurut Hendy, Kegiatan penurunan stunting yang di kemas dalam membangun konvergensi ini harus ada tindakan nyata, intervensi yang jelas, terkoordinir bersama-sama, bareng keroyokan karena kita di berikan amanah.

"Gak ada ini urusannya hanya Dinas KB saja atau PKK saja, tidak, ini tanggung jawab kita bersama karena kita akan mencetak anak anak yang hebat," tuturnya. 

Sementara, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG, Kepala BKKBN RI, usai mengikuti acara tersebut mengungkapkan bahwa poin penting dalam konvergensi ini yaitu semua Anggaran program yang ada di Kementerian Lembaga yang terkait dengan stunting itu harus betul-betul tertuju dan sampai bagi kepentingan ibu hamil dan bayi dan keluarga. "Itu lah yang maksut dengan konvergen," katanya kepada sejumlah wartawan. 

Selain itu, dr Hasto mengungkapkan poin penting kedua, yaitu tidak meleset. Sehingga, data harus jelas sesuai by name by address. Selain itu, BKKBN juga menyediakan data mengenai Keluarga Berisiko Tinggi Stunting.

Baca Juga: Capai Zero Stunting, Orang Tua Diminta Proaktif Lapor Kondisi Anaknya ke Pendamping Kesehatan

"Misalnya, jika ada pasangan yang telah memiliki 3 anak atau pasangan dengan usia subur 36 tahun atau pasangan dengan usia muda 16 tahun dan ingin hamil, maka akan kami catat sebagai Keluarga Berisiko Tinggi Stunting," ujarnya. 

Lebih jauh, dr Hasto mengungkapkan salah satu yang mempengaruhi stunting adalah lingkungan. Seperti halnya lingkungan yang kotor, tidak memiliki sumber air bersih, dan tidak tersedianya jamban yang sehat. 

"Ini merupakan salah satu tantangan untuk merubah mindset dan perilaku masyarakat untuk bisa hidup sehat dan bersih. Begitu pula dengan kurangnya dalam memperhatikan kandungan gizi seimbang bagi makanan yang dikonsumsi untuk anak," ujarnya.  

Menurutnya, angka stunting hingga saat ini tercatat 24,4 persen secara nasional. Di Kabupaten Jember sendiri di bawah kepemimpinan Bupati Hendy saat ini angkanya lebih rendah, yakni kisaran 23 persen hampir sama angkanya dengan tingkat Jawa Timur. Sehingga, angka stunting di Jember sudah berada di bawah rata-rata nasional.

Baca Juga: Ini Cara Mencegah Stunting pada Anak sejak Masa Kehamilan

"Yang menjadi perhatian saat ini adalah dengan adanya Tim Percepatan Penurunan Stunting nanti akan mengawal program-program agar konvergen," katanya.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan Tim Pengendali Keluarga yang berjumlah lebih dari 5000 untuk mengawal bantuan agar sampai tepat sasaran serta mengawal bagi pasangan yang ingin hamil, sedang hamil, dan melahirkan. Kelahiran bayi yang memiliki panjang kurang dari 48 cm. 

"Tim tersebut setiap harinya akan mencatat berat dan panjang bayi yang lahir di daerahnya masing. Data tersebut nantinya tercatat dalam LCmil yang dapat dipantau langsung oleh Bupati dan Wabup dari kantor. Berdasarkan data tersebut, maka pemerintah dapat langsung mengetahui wilayah dan jumlah kelahiran yang memiliki ukuran bayi dengan resiko stunting," tegasnya. 

Sehingga, nantinya Kepala Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, akan menerjunkan tim untuk memantau dan mendampingi guna meminimalisir terjadinya stunting.

Itu merupakan program yang kita susun dari pusat ke daerah. Anggaran mengenai stunting saat ini pun juga kami besarkan. “Tahun lalu tidak sampai Rp 10 milyar untuk urusan stunting, namun sekarang kami jadikan Rp 16 milyar,” terangnya. 

Mengenai strategi penyerapan anggaran, dalam memaksimalkannya pemerintah berencana akan membuat pelayanan KB yang dilakukan secara serentak dan tersebar di banyak titik. Begitu juga dengan kegiatan penyuluhan, imunisasi, dan hal-hal lain guna mencegah stunting serta pemberian gizi.