JATIMNET.COM, Jakarta - Survei Nasional Korupsi tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan signifikan tingkat korupsi dan pungutan liar di empat sektor atau bidang.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi bertajuk “Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi" yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, 9 Januari 2019.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho mengatakan empat sektor tersebut adalah kesehatan, administrasi publik, pendidikan dan pelayanan kepolisian.

Di sektor kesehatan, pengalaman diminta uang di luar biaya resmi menurun dari 14 persen ke 5 persen dari tahun 2016 ke tahun 2018.

Di sektor administrasi publik, penurunannya juga tinggi, dari 31 persen menjadi 17 persen. Di dunia pendidikan, turun dari 18 persen menjadi 8 persen.

BACA JUGA: Ziarahi Makam Bung Karno, Jokowi dan Pakde Ngleset di Teras

Dan di bidang pelayanan kepolisian, dari angka pungli yang tinggi 60 persen, berhasil ditekan menjadi 34 persen dalam dua tahun.

“Saya menjumpai dengan mata kepala sendiri, ada seorang warga di Lombok, NTB, yang menderita sakit karena gempa, oleh keluarganya dibawa ke dukun karena takut akan biaya. Saya mengantar sendiri warga tersebut didampingi keluarganya. Begitu mendapatkan pelayanan kesehatan, hanya dengan menunjukkan Kartu Indonesia Sehat, tidak dipungut biaya sepeser pun,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Jatimnet.com.

Antasari Azhar, mantan Ketua KPK, mengatakan, secara normatif rasa keadilan di masyarakat meningkat.

Presiden Jokowi, menurut Antasari, berhasil menumbuhkan keberanian masyarakat untuk menuntut keadilan ketika mengalami persoalan hukum.

Pada aspek inilah, menurut Antasari, dibutuhkan penegak hukum yang mampu membaca hukum tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga sosiologis.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Bagikan 2.500 Sertifikat Tanah di Ponorogo

Sementara itu, Johan Budi, Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara KPK mengakui, komitmen Presiden Jokowi dalam mewujudkan rasa keadilan di masyarakat sudah tidak perlu diragukan lagi.

Apalagi dalam kasus korupsi. “Kita bisa melihat bagaimana sikap Presiden ketika KPK dicoba untuk dilemahkan kewenangannya. Presiden di situ menunjukkan ketegasannya dan komitmennya,” kata Johan.

Johan juga mengatakan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemerintah menerbitkan Perpres 54/2018 tentang Pencegahan Korupsi.

Dalam perpres tersebut, lima pejabat tinggi negara dan kementerian menandatangani Surat Keputusan Bersama yang menetapkan bahwa 11 aksi pencegahan korupsi ujungnya untuk meningkatkan kualitas layanan publik.