Korupsi di Puskesmas Widang Tuban, Begini Kata Kadinkes Jatim

Baehaqi Almutoif

Minggu, 31 Maret 2019 - 14:15

JATIMNET.COM, Surabaya - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur Kohar Hari Santoso mengingatkan kepada seluruh kepala puskesmas untuk mematuhi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi.

Imbauan Kohar ini menyusul tertangkapnya kepala puskesmas Widang, Tuban oleh Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

"Kami sebenarnya telah melakukan berbagai upaya, yang pertama mengenalkan kepada temen-temen di puskesmas bahwa sudah ada Permenkes 21 tahun 2016," ujar Kohar dihubungi melalui selulernya, Minggu 31 Maret 2019.

BACA JUGA: Kepala Puskesmas Widang Potong Uang Jaspel Karyawan

Dalam Permenkes itu telah jelas diatur mengenai penggunaan dana pelayanan dan operasional kegiatan puskesmas. Dalam pasal tiga, ayat dua disebutkan alokasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama sekurangnya 60 persen dari penerimaan dana kapitasi.

Begitu pula hitungan pembagian yang berhak diterima pegawai juga sudah diatur di dalamnya. Kohar mengaku prihatin dengan kejadian tertangkapnya kepala puskesmas di Tuban.

Karena itu untuk pencegahan kedepan, Dinas Kesehatan Jawa Timur beberapa hari lalu telah melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. "Kejati kami minta memberikan advokasi kepada temen temen puskesmas," tuturnya.

Sementara mengenai kasus penyelewengan dana pelayanan kesehatan yang dilakukan Kepala Puskesmas di Widang, Tuban, Kohar telah meminta bantuan inspektorat Jatim guna mengklarifikasi. Hanya saja untuk proses hukum, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

BACA JUGA: Pekan Depan, Berkas Korupsi PT DPS Dilimpahkan ke Pengadilan

"Kalau pemecatan ada kewenangannya di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota," tandasnya.

Sekadar diketahui, Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Jatim Senin, 25 Maret 2019 lalu mendapati pelaku sedang menarik uang karyawan yang mendapatkan jasa pelayanan dari BPJS.

Saat digeledah polisi menemukan beberapa barang bukti uang sebesar Rp 171 juta yang ditemukan di laci serta ATM milik pelaku. Dengan perbuatan ini pelaku dijerat dengan pasal 12 huruf e dengan undang undang nomor 20 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi.

Baca Juga

loading...