Kontribusi APBN Pemindahan Ibu Kota Negara Membengkak Jadi Rp 466 Triliun, Ini Kata DPR

JATIMNET.COM, Jember – Presiden Jokowi resmi mengumumkan dipilihnya nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur. Namun pemindahan itu menuai beberapa kritik, diantaranya seputar besarnya kontribusi APBN untuk memindahkan IKN dari DKI Jakarta. 

Dikonfirmasi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi masalah keuangan, Charles Meikyansah menjelaskan, perubahan dan pembengkakan penggunaan APBN dalam pemindahan IKN menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Hal ini imbas dari pandemi Covid-19. 

“Kemarin kita baru saja selesai rapat dengan Menteri Keuangan. Saya sampaikan, agar tolong, penggunaan dana APBN ini digunakan dengan sebaik-baiknya dan secara transparan,” kata Charles saat ditemui Jatimnet.com di sela-sela kunjungannya ke Jember pada Kamis 2022.

“Sebelum tahun 2020 kemarin, segala hal bisa mungkin. Tetapi dengan adanya Covid yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, saya pikir adanya perubahan itu (menggunakan APBN dengan besar), bisa saja, asalkan dibicarakan dengan DPR,” lanjutnya. 

Baca Juga: Anggota DPR RI Minta Usulan Pemerintah Pemilu 15 Mei 2024 Ditinjau Ulang

Sebelumnya, pada September 2019 atau beberapa bulan sebelum pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa dana untuk memindahkan IKN ke Kaltim akan menggunakan tiga sumber. Adapun APBN sebagai salah satu sumber, hanya berkontribusi sebesar 19,2 persen atau Rp 89,4 Triliun dari total anggaran yang dibutuhkan. 

Namun beberapa hari yang lalu, pemerintah mengumumkan, bahwa pendanaan APBN untuk megaproyek pemindahan ibukota negara membengkak menjadi Rp 466 Triliun, atau 53,4 persen dari seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan IKN. 

Meski dana yang terkuras membengkak, Charles optimistis anggaran negara masih mampu membiayainya.

“Kemarin dari Menkeu menyatakan, Rp 120 Triliun dana di Kementerian PUPR bisa saja dialihkan ke sana semua (pemindahan IKN). Juga kita tahu, penerimaan pemerintah dari sektor pajak dan non pajak, tahun ini melebihi penerimaan tahun lalu,” papar pria yang juga menjabat sebagai Ketua bidang media DPP Partai Nasdem ini. 

“Ekspor nikal kita, meski secara jumlah turun, tapi nilainya kan naik setelah  kebijakan smelter berjalan,” sambung Charles. 

Lebih lanjut, Charles berharap pemindahan IKN bisa dilakukan dengan hati-hati dan membawa nilai lebih untuk masyarakat luas. “Karena ini tidak hanya legacy bagi pemerintahan hari ini, tetapi juga legacy (warisan) bagi bangsa dan negara untuk anak cucu kita mendatang