JATIMNET.COM, Surabaya – Kementerian Agama sedang mengkaji kemungkinan revisi UU PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan penistaan atau penodaan agama. Kajian dilakukan sebagai salah satu upaya perbaikan aturan terkait penodaan dan penistaan agama.

Dikutip dari laman Kementerian Agama, upaya tersebut berlangsung dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Senin 11 Februari 2019. Dalam pertemuan tersebut Menag menyebutkan sejumlah permasalahan yang hendak dibahas. Antara lain aturan tentang penodaan dan penisataan agama, definisi tentang pokok agama, pengertian penistaan agama, siapa yang berhak menentukan tindakan penistaan hingga pihak yang berhak menentukan batasan pokok ajaran agama.

"Problemnya ada kekosongan hukum dan norma yang mestinya menjadi acuan penegak hukum dari berbagai kasus baik itu penodaan agama, pelecehan agama dan penistaan agama yang hingga saat ini belum ada kejelasan hukum," kata Menag.

BACA JUGA: Kemenag Siapkan Regulasi Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Dalam pertemuan tersebut disepakati adanya upaya untuk mengkaji ulang undang-undang yang terkait dengan keagamaan, khususnya UU PNPS tahun 1965 dan alternatif wadah hukum lainnya. Menag berharap ada tindak lanjut berupa draf rumusan prioritas untuk dikaji bersama dengan melibatkan ahli dan pakar hukum.  "Mungkinkah kita menjabarkan pasal 1 dan 4 terkait penafsiran pokok-pokok ajaran agama untuk menyempurnakan UU PNPS tahun 1965, atau mencari wadah hukum lainnya," sambung Menag.

Upaya perumusan dan pengkajian ulang tentang definisi dan penjabaran penodaan serta penistaan agama itu dilakukan untuk memberikan batasan yang jelas serta memberikan kepastian hukum pada masyarakat. "Ini bisa menjadi cara kita memberikan budaya hukum yang baik kepada masyarakat. Jangan sedikit-sedikit masyarakat mengadukan ke aparat penegak hukum, dan dulu tidak pernah ada kejadian seperti ini. Dengan membuat batasan yang jelas, publik bisa diedukasi bahwa ada kepastian hukum," katanya.