JATIMNET.COM, Surabaya – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo meminta agar pemerintah memberikan perhatian terhadap nasib penyeberangan Ujung-Kamal pasca dibebaskannya tarif Jalan Tol Jembatan Suramadu oleh Presiden Joko Widodo.

"Penyeberangan Ujung-Kamal harusnya tetap dipertahankan karena bisa menjadi penyokong Jembatan Suramadu apabila ada masalah,” katanya dihubungi via ponselnya, Kamis 8 November 2018.

Masalah yang dia maksud adalah ketika Jembatan Suramadu macet, mengalami kerusakan, kecelakaan dan terjadi angin kencang, dibutuhkan jalur alternatif, agar distribusi logistik maupun orang tetap berjalan lancar. Di sinilah, kata Bambang Haryo, peran dari penyeberangan Ujung-Kamal.

Menurutnya, penyeberangan bisa menjadi back up apabila ada hal buruk. Hanya saja, saat ini kondisi penyeberangan jembatan selat terpanjang di Indonesia itu menurut Bambang Haryo makin memburuk.

Saat ini perusahaan kapal feri yang beroperasi di Ujung-Kamal mengalami kerugian miliaran rupiah pasca merosotnya penumpang dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya sejak beroperasinya Suramadu dan penurunan tarif hingga digratiskannya jembatan yang beroperasi tahun 2010 itu.

Pria yang juga Direktur Utama Dharma Lautan Utama itu setuju apabila perusahaan kapal feri di Ujung-Kamal mendapat subsidi dari pemerintah. “Harus ada subsidi yang layak bagi pengusaha yang masih bertahan di sini," tuturnya.

Hanya saja usulan ini mendapat penolakan dari Pemprov Jawa Timur. Masalahnya Gubernur Jatim Soekarwo menolak mentah-mentah usulan ini.

"Subsidi pupuk saja kita tarik, masa subsidi malah dialihkan ke Ujung-Kamal," tegasnya.

Mantan Kadispenda Jatim itu mengakui setiap ada kebijakan selalu membawa korban, termasuk Ujung-Kamal pasca penggratisan Jembatan Suramadu.

Dia mencontohkan, lajur jembatan dibuat delapan untuk mengantisipasi kecelakaan ataupun kerusakan. "Jadi kalau ada masalah di lajur mobil, bisa pakai lajur motor. Begitu pula sebaliknya," katanya.

Soekarwo juga mengatakan untuk pengelolaan dan perawatan jembatan selanjutnya akan diserahkan kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII. Termasuk anggaran perawatan akan dialokasikan lewat APBN.

Sebelumnya, National Maritime Institute (Namarin) mendesak pemerintah mempertahankan lintas penyeberangan Ujung-Kamal dengan menyediakan subsidi melalui Public Service Obligation (PSO).

Subsidi PSO tersebut diberikan sebagai implikasi kebijakan penggratisan Jalan Tol Jembatan Suramadu yang dampaknya kian membuat operasional kapal penyeberangan Ujung - Kamal dihadapkan ketidakpastian pendapatan.