UKM Diharapkan Menjadi Garda Terdepan Ekonomi

JATIMNET.COM, Jakarta – Pemerintah berharap usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis ekspor diharapkan menjadi garda terdepan ekonomi Indonesia pada saat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Asisten Pertanian dan Perkebunan Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menjelaskan UKM bisa menjadi ujung tombak ekspor namun tetap harus mendapat dukungan permodalan.

Menurutnya sektor UKM yang potensial untuk ekspor masih didominasi makanan, minuman, fesyen, dan kriya (kerajinan). Tetapi persoalannya sektor-sektor tersebut masih tergantung dengan impor yang tinggi. Salah satunya contohnya produk tas kulit yang masih tergantung impor kancing dan ritsleting.

"Dengan demikian kalau UKM itu mendapat order ekspor dalam jumlah besar, butuh dukungan permodalan menjadi hal utama," jelasnya.

Hadirnya marketplace bisa menjadi salah satu faktor yang membuat UKM tanah air mampu menembus pasar global tanpa harus ikut pameran. Data menunjukkan meskipun anggaran dari pemerintah untuk kegiatan pameran turun hampir 50 persen, tetapi devisa sektor UKM naik 12 kali lipat.

Sementara itu, pengamat ekonomi Indef, Bhima Yudhistira Adinegara mengatakan ada beberapa solusi agar pemerintah dapat meningkatkan nilai ekspor di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Perang dagang antara AS dengan Cina mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Salah satunya India yang menerapkan proteksi terhadap pemberlakuan bea masuk di atas 50 persen untuk produk CPO asal Indonesia.

Dampaknya ekspor CPO diturunkan menjadi 15-20 dolar AS per ton, dengan harapan bisa memerluas pasar baru seperti Afrika Tengah, Eropa Timur, dan Rusia.

"Harapannya pemerintah bisa memberikan keringanan pajak (tax holiday) untuk forwarder atau jasa ekspor dari Indonesia ke Afrika,” kata Bhima.

Ia menambahkan sejauh ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowances. Sayangnya, insentif yang diberikan terlalu umum tidak menyasar kebutuhan sektoral yang spesifik.

"Problem lain pada proses perizinan dan insentif fiskal yang belum terintegrasi, serta lamanya pengurusan pajak bagi para pelaku usaha termasuk eksportir," ungkap Bhima. (ant)