JATIMNET.COM, Surabaya – Pemilihan Umum serentak memiliki tantangan tersendiri. Masa kampanye pemilihan legislator, presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serempak mulai 23 September 2018 nanti, dianggap rawan memunculkan konflik.

Komisioner KPU Jatim bidang SDM dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro mengatakan selain rawan gesekan antar pendukung, masa kampanye serempak membingungkan masyarakat. Tapi, menilik pengalaman Pemilihan Gubernur Jatim 2018 lalu, ia yakin persoalan itu bisa tertangani.

“Tentu saja tetap ada koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan kepolisian,” katanya pada Jatimnet.com, Kamis 30 Agustus 2018.

Hingga kini, KPU Jatim terus mematangkan persiapan menghadapi Pemilu 2019. Salah satunya, pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh KPU. Peserta kampanye mendapat bantuan spanduk dan baliho. Untuk pasangan calon presiden dan wakilnya, maksimal mendapat enam baliho. Adapun partai politik 11 baliho dan DPD lima baliho. Masing-masing baliho berukuran maksimal 4 x 7 meter.

Menurut dia, penyediaan alat peraga kampanye oleh KPU sesuai dengan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2013. Tapi, apakah bantuan sesuai dengan jumlah maksimal, KPU Jatim akan melihat ketersediaan anggaran dari KPU Pusat.

“Bagi calon yang ingin membuat APK tambahan tidak dilarang dan tidak dibatasi,” ujarnya.

Di daerah, ia mengatakan, bantuan APK juga bisa diberikan dengan ketentuan maksimal 10 baliho dan 16 spanduk bagi calon presiden-wakil presiden dan parpol. Khusus untuk calon perorangan, jumlahnya dibatasi 10. Adapun masing-masing ukurannya maksimal 1,5 x 7 meter.

“Apakah akan dipasang dalam ukuran maksimal atau tidak, belum tahu,” katanya.

Tapi, menurut dia, merujuk pengalaman tahun lalu, APK berukuran terlalu besar rawan rusak. Sehingga titik pemasangannya harus pas agar spanduk dan baliho tak mudah robek.

Untuk mengatur titik pemasangan spanduk dan baliho, KPU Jatim akan berkoordinasi dengan Satpol PP, Kesbangpol Linmas, maupun TNI/Polri. Yang jelas, ada lokasi yang tak boleh dipasangi APK. Misalnya saja tempat ibadah, lembaga pendidikan, serta titik tertentu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah setempat.

Nah, minggu depan rencananya ada rapat koordinasi untuk merumuskan pemasangan APK ini,” katanya.